GELORA.CO - Desakan berbagai pihak yang menginginkan Moeldoko dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) usai terlibat dalam pendongkelan Partai Demokrat dinilai sarat kepentingan politis semata.
"Saya melihat desakan untuk mencopot Moeldoko lebih bersifat politis. Karena tidak ada dasarnya, kan Pak Moeldoko bukan tersangka kasus korupsi," kata pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/3).
Manuver Moeldoko yang ditunjuk sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang juga dianggapnya bagian dari dinamika politik yang wajar. Baginya, Jabatan KSP setara dengan Menteri.
Saat ini pun banyak menteri Presiden Joko Widodo yang tetap berkecimpung di politik, bahkan menjadi ketum parpol yang disibukkan dengan agenda Pilpres 2024.
"Apa bedanya manuver ketum parpol lain yang juga jabat sebagai menteri? Sehingga menurut saya, presiden tidak boleh terpengaruh dengan desakan-desakan tersebut, toh posisi Moeldoko itu sama juga dengan menteri lainnya yang juga ketum partai," tutupnya. (RMOL)