GELORA.CO - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menanggapi rencana pemerintah untuk mengimpor satu juta ton beras. Dia mengingatkan impor beras tidak boleh dilakukan saat stok masih bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri.
Menurutnya, berdasarkan data ketersediaan stok beras nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan beras termasuk untuk kepentingan bantuan sosial maupun cadangan beras pemerintah (CBP).
"Selain itu, berdasarkan proyeksi dari BPS bahwa produksi beras kita akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu naik sekitar 26,84 persen, bahkan kenaikan produksi Januari sampai April 2021 ini telah mencapai 26,88 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang saat ini mencapai 25,37 juta ton gabah," ujarnya.
Berdasarkan prognosa Kementan, ketersediaan beras nasional tahun 2021 mencapai 15.013.183 ton, sehingga stok cukup dan seharusnya tidak perlu impor.
Johan menambahkan jika alasannya untuk menjaga stok cadangan beras, hal ini juga kurang tepat. Data CBP per Januari 2021 di Bulog terdapat stok beras sebesar 977.000 ton dan Februari 2021 Bulog menyerap beras dari petani lokal sebesar 35.000 ton.
Dengan demikian, jumlah tersebut telah memenuhi standar stok CBP minimal satu juta ton, bahkan neraca stok beras secara nasional saat ini mencapai sekitar 7,5 juta ton beras.
Seharusnya, pemerintah saat ini memperbaiki pengelolaan stok beras sehingga petani atau pabrik penggilingan mau menjual gabah atau berasnya ke Bulog. Bukan bisanya cuma impor saja.
"Hal ini penting dilakukan agar dapat menyerap secara penuh hasil produksi petani kita," katanya.
Rekomendasi FAO adalah stok beras di suatu negara idealnya 17-18 persen dari total kebutuhan konsumsi beras, sedangkan angka stok yang kita miliki sekarang sudah di atas rata-rata. []