GELORA.CO - Partai Demokrat (PD) meyakinkan adanya potensi pengambilalihan kantor DPP Demorkat yang terletak di Jalan Proklamasi, Jakpus. PD juga mengaku telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait kabar tersebut.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyampaikan pihaknya telah melakukan pengetatan penjagaan di DPP PD. Selanjutnya, partai berlogo mercy tersebut juga telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian terkait kabar pengambilalihan ini.
"Tentu dong, itu kan wajib, kita tidak bisa bergerak sendiri, ini kan negara hukum. Tentu kita koordinasi dengan aparat, tapi di sisi lain, namanya orang punya rumah dan tempat, tentunya punya hak melakukan pembelaaan diri pada saat ada orang masuk ke propertinya, masuk wilayahnya.
"Punya hak dong untuk bela diri," ujar Herzaky saat ditemui di DPP PD, Menteng, Jakpus, Selasa (30/3/2021).
Menurutnya, informasi pengambilalihan DPP PD itu berasal dari beberapa sumber yang dipercayai partai. Kata dia, informasi tersebut valid.
"Di dalam ada pengetatan dan penguatan. Dua hal itu yang kami lakukan. Karena bagaimana pun potensi pengambilalihan paksa ini ya cukup valid informasi ini. Silahkan saja ada yang mengelak, mungkin beliau nggak tahu, saya nggak tahu siapa yang mengelak itu, mungkin dia di kubunya sendiri hanya dapat informasi terbatas, mungkin bukan penting, tapi kami clear kita sedang ada penguatan dan pengetatan," ucapnya.
Dia menjelaskan, jumlah personel yang melakukan pengetatan dan penguatan di DPP Partai Demokrat diperbanyak. Selain itu, jumlah komponen taktis dan komponen cadangan juga turut ditambah.
"Kelihatannya di sini seperti apa jumlahnya kan yang terlibat saja, tapi sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dari itu. Jadi kita pun biasa katakanlah berapa, sekarang jadi berapa. Termasuk juga komponen taktis dan cadangan kami juga tingkatkan," kata Herzaky.
Sebelumnya, Ketua Bappilu PD Andi Arief meminta kader PD waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa. Dalam cuitannya, Selasa (30/3/2021), Andi Arief berbicara soal KLB Demokrat yang telah didaftarkan ke Kemenkumham. Andi menyebut keputusan Kemenkumham seharusnya keluar hari ini.
"Kepada seluruh kader, sesuai dengan Permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tanggal 6 April 2021 (bisa lebih cepat)," sebut Andi Arief.
"Tetap waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa," sebut Andi Arief.
Adapun kubu KLB Partai Demokrat menyebut partai saat ini sudah aman dan terkendali di bawah kepemimpinan Moeldoko. Juru bicara PD KLB Muhammad Rahmad menyebut Moeldoko akan segera menertibkan internal partai.
"Moeldoko dalam waktu secepatnya akan mengambil langkah langkah penertiban di internal partai dan mengimbau kepada kader partai di daerah untuk tetap bersatu dan utuh di dalam rumah besar Partai Demokrat," ujarnya.(dtk)