GELORA.CO - Partai Demokrat (PD) menanggapi keterangan Moeldoko yang mengaku didaulat oleh Partai Demokrat secara institusional dan dapat menyelamatkan bangsa dengan tindakannya.
PD menilai tindakan tersebut justru menggambarkan Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi membutuhkan Moeldoko untuk mengelola negara hingga 2024.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Irwan Fecho. Dia awalnya menyebut Moeldoko tidak pernah didaulat secara institusional oleh Partai Demokrat, melainkan inkonstitusional.
"Moeldoko tidak pernah didaulat oleh Partai Demokrat secara institusional. Fakta dalam prosesnya, kehadirannya dalam kisruh saat ini Demokrat Moeldoko terlibat aktif bersama-sama dengan oknum eksternal Partai Demokrat dan oknum internal melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara inkonstitusional, bahkan dalam rangkaian fakta tersebut, justru Moeldoko terlihat sebagai mastermind atau sebagai otak dan pelaku utama yang mengomandoi kegiatan pengambilalihan," kata Irwan dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).
Irwan mengatakan Partai Demokrat terus memperhatikan perkembangan politik di Indonesia. Menurutnya, pernyataan dan tindakan Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat saat ini seperti menunjukkan Presiden Jokowi tidak bisa mengatasi situasi politik di Indonesia.
Tak hanya itu, Irwan menyebut sebetulnya tidak ada pertarungan ideologis atau tarik-menarik ideologi di tubuh Demokrat seperti yang dikatakan Moeldoko. Karena itulah, menurutnya, Moeldoko seperti terkesan memanas-manasi situasi politik yang ada di Indonesia.
"Tindakan dan pernyataan Moeldoko selalu merusak fokus, konsentrasi dan stabilitas politik bangsa dan negara. Moeldoko jangan memanasi situasi politik dengan pernyataan tidak perlu, apalagi terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya dan hanya masih sebatas analisa. Publik semakin dibuat bingung dan takut dengan pernyataan-pernyataan dan tindakan Moeldoko terkait situasi politik nasional," ucapnya.
Atas dasar itulah, Irwan menilai Jokowi sebetulnya sudah tidak lagi membutuhkan Moeldoko di dalam Istana lantaran tindakannya yang justru tidak membantu pemerintah. Dia berharap pemerintah bisa menjauhkan Moeldoko dan pola pikirnya dari pemerintahan sehingga perpolitikan di Indonesia bisa berjalan secara demokratis.
"Saya percaya Presiden Jokowi mampu mengelola bangsa dan negara tanpa Moeldoko sampai dengan tahun 2024 ketika pemilu akan kembali dilaksanakan. Situasi perpolitikan pada tahun 2024 tentu kita harapkan tetap berlangsung secara demokratis dan konstitusional. Semua itu akan terjadi dengan menjauhkan Istana tidak hanya dari tubuh Moeldoko, namun juga dari pikirannya, imajinasinya dan tindakannya yang tidak memiliki basis moral politik," ujarnya.
Sebelumnya, Moeldoko kembali berbicara terkait keterpilihanya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB. Moeldoko mengatakan terjadi kekisruhan dalam Partai Demokrat.
"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat," ujar Moeldoko melalui posting-an Instagram resminya, @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).
Moeldoko mengatakan terjadi pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat menjelang Pemilu 2024. Pertarungan juga disebut dilakukan secara terstruktur.(dtk)