GELORA.CO - Partai Demokrat dihantam badai politik usai sekonyong-konyong muncul Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar beberapa pendiri dan eks pengurus di Deli Serdang, Sumut, Jumat (5/3). KLB itu menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum dengan mekanisme voting berdiri.
KLB Deli Serdang dinilai abal-abal alias tidak memenuhi ketentuan AD/ART Partai Demokrat untuk disebut kepengurusan partai yang sah. Meski begitu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap perlu mengantisipasi kemungkinan prahara lebih parah.
Apakah kemelut ini akan berdampak pada nasib Partai Demokrat di Pemilu 2024?
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, menilai nasib Demokrat ada di tangan Kemenkumham. Jika Kemenkumham tetap mengakui kepengurusan AHY, Partai Demokrat justru akan mendapatkan insentif suara karena masyarakat bersimpati dengan masalah yang ada.
"Tergantung, kalau nanti yang kemudian disahkan, satu-satunya itu adalah kubu AHY, saya kira trennya itu tetap positif. Bahkan bisa mendapatkan insentif tambahan karena merasa sudah ada kelompok tertentu yang mencoba mendongkel secara paksa kan," kata Adi, Senin (8/3).
"Bisa dicek itu, sekarang trennya positif ke AHY. Dulu banyak orang yang apatis dan orang melihat peristiwa ini banyak yang simpati dan bahkan dukungan mengalir dari berbagi kalangan," sambungnya.
Namun, menurut dia, jika Kemenkumham tiba-tiba mengesahkan kepengurusan di bawah kepemimpinan Moeldoko, Demokrat perlu bekerja lebih keras menghadapi pemilu 2024. Dualisme membawa dampak luas soal proses hukum, konsolidasi, hingga soal figur.
Belajar dari Pileg 2014, PPP dan Golkar pecah menjadi dua kubu yang membuat mereka runyam dengan urusan internal ketimbang bersaing dengan partai politik lain.
"Kalau kubu KLB yang menang di Menkumham, proses hukum nanti berat bagi Demokrat di 2024 karena tidak ada figur kuncinya. Pak Moeldoko dulu kalau enggak salah pernah di Hanura malah enggak lolos ke Senayan, artinya figur Pak Moeldoko tak jauh lebih baik dari AHY. Bahkan dr sisi elektabilitas masih kalah jauh dari AHY," sebut dia.
Menurut Adi, saat ini AHY masih bekerja keras mendongkrak suara Demokrat, apalagi jika dipimpin Moeldoko yang dinilai tak terlalu dikenal masyarakat.
"AHY saja yang elektabilitasnya tinggi membawa Demokrat masih harus berusaha keras apalagi ketumnya enggak ada yang kenal," tutup dia.
Ketua Bakomstra Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, optimistis masalah KLB tak berdampak pada suara partai. Justru membuat kepengurusan yang ada semakin solid. Mereka sudah sepakat setia pada kepemimpinan AHY.
"Dengan adanya gesekan atau gangguan ini malah ternyata membuat soliditas kami teruji. Sehingga ketua DPD, DPC menunjukkan kesolidan luar biasa," kata Herzaky.
Terkait penyelesaian dualisme kepemimpinan Demokrat, Menkopolhukam Mahfud MD berjanji akan berpedoman terhadap aturan yang sah. Saat ini, pemerintah tetap berpegang kepengurusan yang sah adalah AHY.
"Kalau terjadi perkembangan baru, nanti misalnya dari KLB misalnya ya orang yang misalnya dari kelompok yang menyatakan KLB di Deli Serdang itu, lalu melapor ini hasilnya. Lalu pemerintah menilai apakah ini sah atau tidak sesuai dengan UU atau tidak, sesuai dengan AD/ART atau tidak, penyelenggara siapa baru kita nilai nanti," kata Mahfud, Sabtu (6/3).
"Nanti pemerintah akan memutuskan ini sah ini tidak sah dan seterusnya nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan ini," sambungnya. []