GELORA.CO - Ada dua faktor yang membuat kader PDI Perjuangan terus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yaitu karena kadernya sendiri yang bermasalah, serta sistem di partai yang juga bermasalah.
Hal itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah, oleh KPK yang menambah panjang daftar kader PDIP yang terjerat kasus korupsi.
"Bisa saja kejadian korupsi yang menimpa kader-kader PDIP tersebut memang kadernya bermasalah. Sistemnya juga bermasalah," ujar Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/3).
Bahkan, lanjut Ujang, para kader yang melakukan tindakan rasuah kemungkinan berpikir bahwa mereka berada di partai penguasa. Sehingga merasa aman untuk melakukan tindak korupsi.
Jadi, menurut Ujang, seolah-olah mereka merasa aman untuk melakukan korupsi, padahal ada dalam incaran KPK juga.
"Soal korupsi ini bukan hanya kader PDIP. Hampir semua kepala daerah dari semua partai itu bisa saja korupsi, hanya belum ketahuan saja," pungkas Ujang. (RMOL)