GELORA.CO - Keputusan mengimpor 1 juta ton dinilai berpotensi makin menurunkan reputasi Presiden Joko Widodo. Sebabnya, Indonesia dikenal sebagai negara agraris.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia SYah saaat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).
Kata Dedi, rencana impor oleh pemerintah itu mengkonfirmasi dua hal.
Perrtama, pemerintah gagal memberdayakan sektor pertanian.
"Pemerintah gagal memberdayakan pertanian yang semestinya menjadi andalan Indonesia. Ini sekaligus menandai potret buran food estate yang sedang dilaksanakan," demikian kata Dedi.
Kedua, publik akan menganggap pemerintah tidak serius menghindari impor. Padahal, Jokowi sering mengatakan bahwa masyarakat harus mencintai produk dalam negeri.
"Pemerintah dianggap tidak sungguh-sungguh menghindari impor, apa yang sering Jokowi katakan sebagai presiden yang meminta warga negara anti asing, sama sekali tak terbukti," pungkas Dedi.
Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan rencana impor 1 juta ton beras tidak untuk merusak harga beras dan gabah kering. Justru dengan impor itu, kataLutfi pemerintah ingin bertujuan untuk menjaga stabilitas harga agar tidak dikuasai oleh spekulan.(RMOL)