GELORA.CO - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik sikap mendua pemerintah dalam mengatur kebijakan mudik. Sebab, pada saat bersamaan, pemerintah juga mendorong orang mengunjungi tempat-tempat wisata.
Menurut dia, harusnya pemerintah tegas pada kebijakan pengendalian pandemi Covid-19 dalam negeri.
"Hehehe medua lagi, ya. Kalau mendua terus ya gimana," kata Pandu ketika dihubungi, Jumat (26/3/2021) sore.
Dia mengatakan, sebenarnya, tujuan melarang mudik adalah mencegah penularan. Namun, bila pelarangan mudik dibarengi dengan mendorong undangan ke tempat wisata, kebijakan itu justru berpotensi meningkatkan penularan virus corona di masyarakat.
"Karena itu kenapa kok ada dua tindakan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Saling mensabotase. Jadi, sebenarnya pemerintah itu nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Kalau mau melarang mudik, benar-benar 100 persen melarang. Jadi tidak boleh," katanya.
Andaipun mudik tetap diberikan, dia menyarankan agar syarat perjalanan diperketat. Misalnya mensyaratkan swab antigen sesaat sebelum keberangkatan.
"Harus swab antigen menjelang berangkat. Tidak boleh pakai GeNose. Emang akurat apa GeNose? Yang sudah di-approve akurat adalah tes antigen," ungkapnya.
Menurut dia, harusnya saat ini, pemerintah menggunakan UU Karantina sebagai basis kebijakan pengendalian Pandemi Covid-19.
UU itu, kata dia, memungkinkan pemerintah melakukan perubahan-perubahan drastis. Termasuk tidak mendorong dibukanya tempat-tempat pariwisata.
"Harusnya gunakan UU Karantina. UU Karantina kan bisa digunakan untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang benar-benar drastis," katanya.[]