GELORA.CO - Ancaman terbaru oleh Presiden Filipina memicu kekhawatiran akan gelombang baru pertumpahan darah yang mirip dengan perang mematikannya melawan narkoba.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memerintahkan pasukan militer dan polisi untuk “menghabisi” dan “membunuh” semua pemberontak komunis di negara itu, yang memicu kekhawatiran, hal itu dapat memicu gelombang baru pertumpahan darah yang mirip dengan perang mematikannya melawan narkoba.
“Saya telah memberi tahu militer dan polisi, jika mereka menemukan diri mereka dalam pertempuran bersenjata dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan Anda benar-benar membunuh mereka, dan menghabisi mereka jika mereka masih hidup,” tegas Duterte pada Jumat (5/3), saat ia berpidato di pertemuan pemerintah yang bertujuan melawan komunisme, dikutip Al Jazeera.
“Pastikan untuk mengembalikan tubuh mereka ke keluarga masing-masing.”
“Lupakan hak asasi manusia. Itu perintah saya. Saya bersedia masuk penjara, itu tidak masalah,” tambah Duterte, berbicara dalam bahasa asli Visayan yang biasa digunakan di pulau selatan Mindanao, tempat pertemuan itu diadakan.
“Saya tidak ragu melakukan hal-hal yang harus saya lakukan.”
Menanggapi pemberontak komunis secara langsung, Duterte berkata, “Kalian semua bandit. Anda tidak punya ideologi. Bahkan China dan Rusia sekarang semuanya kapitalis. ”
Pada saat yang sama, dia menjanjikan mereka pekerjaan, perumahan, dan mata pencaharian jika mereka menyerahkan senjata.
PEMBERONTAKAN SELAMA PULUHAN TAHUN
Pemberontak komunis telah berperang melawan pemerintah di Filipina sejak 1968, salah satu pemberontakan Maois terlama di dunia. Menurut militer, pemberontakan tersebut telah merenggut lebih dari 30.000 nyawa selama 53 tahun terakhir, lapor Al Jazeera.
Beberapa presiden telah berusaha tetapi gagal mencapai kesepakatan damai dengan para pemberontak, yang pemimpinnya, Jose Maria Sison, sekarang mengasingkan diri di Belanda.
Ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, Duterte berjanji untuk mengakhiri pemberontakan melalui pembicaraan damai, menyoroti hubungannya dengan komandan pemberontak ketika dia menjadi Wali Kota Davao di Mindanao, tempat pemberontakan komunis masih aktif.
Setelah menjabat, Duterte memerintahkan pembicaraan langsung dengan komunis, hanya untuk menemukan militer dan pemberontak dalam pertempuran bersenjata yang sering terjadi.
Menyusul bentrokan sengit antara pasukan pemerintah dan pemberontak pada 2017, Duterte membatalkan proses perdamaian, dan kemudian menandatangani proklamasi yang menyebut para pejuang komunis sebagai “teroris”.
Dia juga membujuk pasukan pemerintah untuk menembak pemberontak perempuan di alat kelamin mereka sebagai hukuman, dan menawarkan hadiah untuk setiap pemberontak yang terbunuh, catat Al Jazeera.
Kemudian pada 2018, satuan tugas khusus melawan komunisme dibentuk oleh presiden untuk mengejar para pemberontak dan pendukungnya.
Namun, para kritikus dan aktivis hak asasi manusia mengatakan, badan khusus itu juga dikerahkan untuk melawan politisi berhaluan kiri arus utama dan kritikus Duterte lainnya.
Beberapa pejabat pemerintah Duterte juga telah dituduh “tanpa pandang bulu”, mencap siapa pun yang mengkritik presiden, termasuk anggota akademisi, jurnalis, dan aktivis, sebagai “komunis”.
Dengan ancaman terbarunya pada Jumat (5/3), sekarang ada kekhawatiran hal itu dapat memicu lebih banyak kekerasan serupa dengan perang melawan narkoba, yang menurut pemerintah dan kelompok hak asasi telah menewaskan antara 6.000 hingga lebih dari 27.000 orang.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah aktivis, pengacara, dan dokter telah dibunuh oleh pria bersenjata tak dikenal, setelah mereka dicap di depan umum dan di media sosial sebagai simpatisan komunis dan pemberontak komunis yang aktif.
Teddy Casino, seorang aktivis dan mantan anggota Kongres, menulis di media sosial, “Ini adalah level orang gila. Bahkan Marcos tidak begitu berani dan brutal.” Casino mengacu pada mendiang diktator Filipina, Ferdinand Marcos, yang dihormati Duterte.
Pada 2020, pemerintahan Duterte juga berhasil mendorong pengesahan Undang-Undang Anti-Teror, yang telah diperingatkan oleh beberapa analis hukum dapat juga digunakan sebagai alasan hukum untuk lebih banyak pelanggaran pemerintah.
Dalam pidatonya pada Jumat (5/3), Duterte mengakui dia “tidak mengerti” apa yang diperjuangkan para pemberontak.
“Anda telah berjuang dalam 53 tahun terakhir dan sekarang, saya sudah memiliki cicit dan Anda masih berjuang,” ucapnya, dilansir dari Al Jazeera.
“Anda ingin menggulingkan pemerintah? Anda bahkan tidak punya perahu.”
PRESIDEN FILIPINA DITUDUH LANCARKAN ‘PERANG KOTOR’
Demonstrasi digelar untuk mengecam serangan pemerintah baru-baru ini terhadap para aktivis, seiring mereka mengadakan unjuk rasa di dekat istana kepresidenan Malacanang untuk memperingati Hari Perempuan Internasional pada Senin 8 Maret 2021 di Manila, Filipina.
Sedikitnya sembilan aktivis tewas dalam penggerebekan polisi di seluruh Filipina pada Minggu (7/3), hanya beberapa hari setelah Presiden Rodrigo Duterte memerintahkan pasukan pemerintah untuk “membunuh” dan “menghabisi” pemberontak komunis.
Kelompok hak asasi manusia Karapatan dan Partai Kabataan (Pemuda) mengatakan, petugas telah mengeksekusi setidaknya enam pemimpin gerakan sosial terkemuka dalam operasi di tiga provinsi, lapor Morning Star.
Polisi membantah tuduhan tersebut, bersikeras mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk 18 orang dan sejumlah dibunuh saat mereka melawan.
Emmanuel “Manny” Asuncion, seorang pemimpin buruh di provinsi Cavite, di luar Manila, termasuk di antara mereka yang tewas, menurut federasi nelayan Pamalakaya dalam sebuah pernyataan.
UPLB Perspective (publikasi mahasiswa di University of the Philippines) melaporkan, dua pengurus serikat pekerja, sepasang suami istri, tewas di provinsi Batangas, yang berbatasan dengan ibu kota Filipina.
Chai dan Ariel Evangelista serta putra mereka yang berusia 10 tahun hilang hanya beberapa jam sebelum kematian mereka. Keberadaan bocah itu masih tidak diketahui.
Duterte mengumumkan serangan terhadap komunis pada Jumat dalam pidatonya yang berapi-api, di mana dia menganjurkan eksekusi mereka.
Aktivis hak Humna mengatakan, presiden melabeli semua kritik pemerintah sebagai “komunis” dan mendorong serangan terhadap mereka, sementara Partai Komunis Filipina memperingatkan, “perang kotor” rezim Duterte sedang ditingkatkan.
“Serangan-serangan ini mengonfirmasi, Duterte adalah teroris nomor satu di negara saat ini,” ujar partai itu, mendesak komunitas internasional untuk meningkatkan suaranya dan mengungkap “daftar kejahatan fasis yang terus bertambah”, dilansir dari Morning Star. []