GELORA.CO - Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) DPR RI menerima aspirasi tokoh masyarakat Papua, Natalius Pigai.
Dalam pertemuan itu, Ketua FPKS DPR RI, Jazuli Juwaini, didampingi Sekretaris FPKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah Selasa (2/3).
Natalius hadir ke Senayan terkait Rekomendasi ke Presiden RI tentang Pembekuan Otonomi Khusus dan Dampak Negatif dari Pemekaran DOP Papua.
Natalius Pigai menyampaikan kepada Fraksi PKS DPR RI bahwa Rakyat Papua Tolak Otsus dan Pembentukan DOB sebagai strategi Politik Pendudukan di Papua.
Pendudukan Inggris di Australia dan USA, Portugis, Spanyol dan Belanda di Amerika Latin itu bisa sukses karena penduduk pribumi masih primitif, kuno dan belum berkembang.
"Hari ini Rakyat Papua sudah modern memiliki imajinasi sendiri," demikian kata Pigai.
Dijelaskan Pigai, ribuan putra Papua menyebar di seluruh Dunia.
Sebagai Pembela Kemanusiaan, Pigai kembali mengingatkan elite Jakarta harus buka dialog dengan Rakyat Papua dalam Penolakan Rakyat atas Pemekaran Provinsi.
"Sebaiknya Pemerintah Buka Kran Demokrasi melaui Dialog," demikian kata Pigai.
Dalam pandangan Pigai, Undang-undang Otonomi khusus (Otsus) Papua 21/2021 telah berlangsung selama 20 tahun. Namun dalam implementasinya belum efektif dan efisien.
Karena itu menurut Pigai, berkaitan dengan berakhirnya undang-undang otsus, rakyat Papua menolak status otonomi khusus Papua, dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
"Kebijakan turunan terkait lainnya bukan lagi kebijakan yang perlu untuk dilaksanakan oleh pemerintah dalam waktu-waktu ke depan. Kebijakan seperti Itu sudah tidak relevan pada era modern di Papua," demikian kata Pigai. (RMOL)