GELORA.CO - Anggota DPRD Palembang, Normansyah, mengeluhkan kondisi jalan tol Palembang-Lampung. Menurutnya, kondisi jalan tol Palembang-Lampung berlubang dan bergelombang.
Ini diketahui Anggota DPRD Palembang, Normansyah, karena ia sering melakukan perjalanan dari Palembang menuju Jakarta melalui jalan tol.
Normansyah mengatakan, selama pandemi Covid-19 ini ia sering menempuh jalan darat menuju Jakarta saat perjalanan dinas. Normansyah memilih jalan tol Palembang-Lampung sebagai jalur utama perjalanannya.
Keberadaan jalan tol Palembang-Lampung menurutnya cukup membantu menghemat waktu karena bisa ditempuh sekitar 3,5 jam ke Pelabuhan Bakauheni.
Untuk pemanfaatan jalan tol yang lebih baik, Normansyah berharap pihak Hutama Karya selaku perusahaan pengelola jalan bebas hambatan itu meningkatkan keamanan dan kenyamanan dengan memperbaiki beberapa ruas jalan yang bergelombang dan berlubang.
"Selain memperbaiki jalan bergelombang dan berlubang, diharapkan pula pengelola Jalan Tol Trans Sumatera itu untuk menambah lampu penerangan jalan sehingga perjalanan di waktu malam hari lebih aman," ujar anggota DPRD Palembang dari Partai Gerindra itu dilansir dari ANTARA.
Sebelumnya Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian dalam konferensi internasional operasional dan pemeliharaan tol virtual di Jakarta beberapa waktu lalu mengakui kondisi layanan jalan tol saat ini dalam kondisi kurang baik.
"Saya memahami operasional dan pemeliharaan jalan tol merupakan hal yang penting, dan sejujurnya saya melihat saat ini layanan jalan tol dalam kondisi kurang baik," ujar Hedy.
Kondisi pelayanan kurang baik tersebut dikarenakan terdapat keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan jalan tol.
Kementerian PUPR sendiri telah menetapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol dan pihaknya menyambut baik kerja sama yang akan meningkatkan secara signifikan pencapaian SPM.
"Jalan tol dirancang untuk mengurangi biaya logistik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia," kata Hedy.[sc]