GELORA.CO - Saat ini mencuat kembali ke publik soal wacana Presiden Jokowi menjabat hingga tiga periode.
Hal tersebut mendapat berbagai tanggapan dari tokoh mengenai maksud dibalik upaya masa jabatan Presiden dirubah menjadi maksimal tiga periode.
Pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung memberi pandangan bahwa pihak dibalik upaya tersebut ingin terwujud merupakan kepentingan oligarki.
“Bagi oligarki, jelas dia mah kalo bisa Jokowi 7 periode karena investasinya jangka panjang tuh,” ucapnya di Youtube Rocky Gerung Official, 14 Maret 2021.
Rocky Gerung pun mengungkapkan bahwa para oligarki tidak akan perduli soal nilai, namun hanya pragmatisme para penyelenggara negara.
“Oligarki selalu nggak perduli dengan value, dia cuma perduli dengan pragmatisme yang betul-betul jangka pendek,” ujarnya.
Oligarki menginginkan agar akumulasi modal kepentingan usahanya tidak terganggu dan tidak masalah dengan Pilpres, asalkan Jokowi terpilih kembali.
“Ya selama kepentingannya nggak diganggu, maka oke, kalo sekarang mau diadakan pemilu, asalkan Jokowi yang terpilih lagi. Itu tuh jalan pikir mereka,” tutur Rocky sambil tertawa.
Dalam mewujudkan keinginan untuk memperpanjang jabatan Presiden menjadi tiga periode, UUD 1945 bisa diamandemen kembali.
Bung Rocky, panggilan akrabnya, menyebutkan bahwa hal yang mudah untuk merubah UUD 1945 soal perpanjangan jabatan Presiden.
“Memang secara teknis mudah sekali, karena kekuasaan itu mudah ditemukan, ada di mana-mana,” katanya.
Selain itu, dirinya menganggap bahwa ke depan, Jokowi akan melakukan konsolidasi dalam waktu dekat.
“Bisa jadi Jokowi akan konsolidasi habis-habisan, karena kalo nunggu satu atau dua tahun, dia kehilangan momentum," ucap”Rocky Gerung.
Kemudian, Rocky Gerung menjelaskan soal makna hakiki dari konstitusi kekuasaan yang sebetulnya bertugas memperpendek masa jabatan, bukan memperpanjangnya.
“Kita mesti ingat kata konstitusi, dulu di abad 15, itu dimaksudkan justru untuk memperpendek siklus kekuasaan, bukan memperpanjang,” ujarnya.
Di akhir, Rocky Gerung menyebutkan bahwa Demokrasi telah gagal karena tidak ada sirkulasi elit dalam kursi kekuasaan jika Jokowi mewujudkan wacana tiga periode.***