GELORA.CO - Warga Klaten menilai penamaan Grha Megawati untuk gedung serbaguna sarat nuansa politis. Mereka khawatir nama Megawati akan membuat sebagian warga enggan memanfaatkan gedung yang bakal menelan APBD hingga Rp90 miliar tersebut.
Salah satu warga Klaten Selatan, Ichsan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan nama lain untuk gedung tersebut. Menurutnya, Pemkab sebaiknya memilih nama yang tidak identik dengan salah satu partai.
"Kalau Sukarno mungkin masih bisa dimaklumi karena beliau tokoh proklamator. Tapi (Grha Megawati) ini politis sekali," katanya saat dihubungi, Jumat (19/2).
Bupati terpilih Klaten, Sri Mulyani beralasan nama Megawati dipilih karena dipandang sebagai Presiden wanita pertama di Republik Indonesia. Ichsan tak sepakat dengan alasan tersebut. Saat ini Megawati masih menjabat sebagai ketua umum PDIP.
"Nanti yang warna kuning bagaimana? Yang warna biru bagaimana? Apa mungkin mereka pakai gedung itu kalau namannya Grha Megawati," katanya.
Hal senada disampaikan warga Klaten Tengah lainnya, Aris Darmawan. Ia menyebut pemilihan nama Megawati sebagai ajang Bupati Klaten untuk mencari perhatian dari Ketua Umum PDIP itu.
"Mungkin saja biar dianggap sebagai kader yang berbakti. Tapi ya terserah mereka. Toh, mereka yang berkuasa saat ini," katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) Klaten, Pramana Agus Wijanarka mengatakan nama Grha Megawati baru sebatas wacana Bupati Klaten terpilih, Sri Mulyani. Hingga saat ini Pemkab Klaten belum menetapkan Grha Megawati sebagai nama gedung tersebut.
"Jadi saja belum, kok. Itu kan baru wacana dari Bupati. Kita belum meresmikan namanya," katanya.
Saat ditanya mengenai alternatif nama selain Megawati, Wijanarka enggan berkomentar.
"Wah, kalau itu kan keputusan politis dari Bupati. Saya hanya ngurusi hal-hal teknis saja," katanya.
Sementara itu, Sri Mulyani membantah pemilihan nama Megawati didasari atas pertimbangan politis. Menurutnya, nama Megawati dipilih sebagai bentuk kecintaan warga Klaten kepada Presiden kelima Republik Indonesia itu. Ia juga menolak jika penamaan Megawati disebabkan karena kesamaan partai.
"Jangan dikait-kaitkan. Kenyataannya kan Ibu Megawati memang Presiden wanita kita yang pertama. Bahwa sekarang beliau menjadi Ketua Umum PDIP dan saya jadi ketua (DPC) PDIP juga jangan dikaitkan. Toh gedung itu bukan untuk acara politik," katanya.
Ia juga meminta masyarakat tidak lagi mempersoalkan penamaan gedung tersebut. Ia beralasan Pemkab membangun gedung serbaguna itu untuk kepentingan masyarakat luas.
"Soal nama jangan dibuat ribet. Gedung ini kita bangun untuk masyarakat," katanya. []