GELORA.CO - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan tinggal diam terkait isu kudeta terhadap putra sulungnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sebab, di balik isu kudeta ini, diyakini ada campur tangan Presiden keenam RI itu.
Apalagi, harus diakui, SBY adalah seorang jenderal dan merupakan seorang ahli strategi.
SBY tentu tidak ingin partai yang membawanya duduk sebagai presiden dua periode itu diobok-obok pihak tertentu.
Demikian dismapaikan pengamat politik Said Salahudin kepada JPNN.com, Rabu (3/2/2021).
“Kalau dikaitkan dengan strategi dan jika tudingan elite PD itu benar, maka langkah yang dipilih Moeldoko dan kawan-kawan, itu strategi yang kurang matang,” terang Said.
Salah satu alasan yang mendasari pandangan Said adalah terbongkarnya lebih dulu upaya kudeta sebagaimana tudingan elit Partai Demokrat.
“Sekali lagi, kalau memang tudingan itu benar, saya mau bilang di balik ini ada suatu pertarungan strategi yang berbau intelijen antara Moeldoko sebagai mantan panglima TNI, dengan SBY yang jenderal dan mantan presiden,” ujarnya.
“Nah, rupa-rupanya intelijen SBY lebih kuat, bisa tahu. Jadi sudah 1-0,” ucapnya.
Kendati demikian, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini menekankan bahwa dalam hal ini sebenarnya tidak ada masalah hukum.
Hal yang mungkin dilanggar hanya etika politik, mengingat Meoldoko masih menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Itupun jika tudingan yang disampaikan para elite partai berlambang bintang mercy itu benar adanya.
“Mungkin dia (Moeldoko) berpikir yang dihadapi hanya seorang AHY, padahal di balik itu ada SBY yang juga seorang jenderal,”
“Jangan dianggap diam diam saja,” pungkas Said.
Akan tetapi, Said juga mengingatkan bahwa Partai Demokrat mau tidak mau harus membuka data dan bukti atas tudingan yang sudah dilontarkan.
Sebab dalam tudingannya, Partai Demokrat sudah menunjuk langsung hidung Moeldoko sebagai dalang kudeta.
Bahkan, tudingan juga dialamatkan kepada Presiden Jokowi yang disebut memberikan restu upaya kudeta itu.
“Kalau ada testimoni, ya disampaikan bagaimana isinya dan siapa yang menyampaikan testimoni itu. Kemudian dokumen, mana dokumennya,” ucap Said.
Menurutnya, bukti itu menjadi sangat penting. Jika tidak, maka Demokrat harus bersiap dengan anggapan masyarakat bahwa Partai Demokrat hanya menyebar fitnah saja.
“Publik juga mau mendengar dan melihat, jangan nanti jatuhnya menjadi fitnah,” tegasnya.
“Harus fair, tanggung jawab, karena ini sudah menjadi isu publik, maka harus punya responsibility,” sambung dia.[psid]