GELORA.CO - Untuk mengakhiri isu kudeta kepimpinan di Partai Demokrat, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko harus bertemu dengan Presiden keenam RI yang juga mantan Keetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"SBY belum muncul ke permukaan atas isu kasus kudeta Partai Demokrat, karena punya info baru dari satu pihak AHY. SBY menunggu kedatangan Moeldoko untuk juga memberi info, apa benar isu mau kudeta tersebut," kata mantan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Bambang "Beathor" Suryadi dalam keternagan tertulis, Senin (8/2).
Menurut Beathor Suryadi, sebagai intelektual, SBY tidak mungkin mengambil keputusan tanpa mendengar pihak Moeldoko. Wisdom adalah jalan keputusan SBY.
"Moeldoko saat jadi Panglima TNI, pernah berikrar untuk tidak berkhianat kepada SBY, Presiden yang melantiknya untuk jadi Panglima TNI," terang dia.
Jelas Beathor Suryadi, Panglima TNI satu diantara posisi yang mendapat info A1 terhadap tindak dan perbuatan Presiden. Dan untuk itu, seorang Panglima TNI harus melakukan sejenis ikrar kesepakatan kesepaktan. Posisi Panglima TNI itu antara perang dan anggaran.
"Mungkin itu pula yang terjadi dengan Pak Hadi Tjahjanto, Panglima TNI saat ini, dia terus dipertahankan sementara Kapolri sudah tiga kali berganti," ujar politi PDIP ini.
Informasi yang diperoleh Beathor Suryadi, Moeldoko pernah menghadap SBY setelah purna tugas dari Panglima TNI. Dalam pertemuan tersebut, SBY dan Moeldoko berdiskusi dengan banyak hal, termasuk posisi ketua umum Partai Demokrat yang saat itu masih dipegang SBY.
"Mungkin dari bincang-bincang itu muncul gagasan (SBY) ketemu Presiden Jokowi di Istana, jadilah Moeldoko kepala KSP menggantikan Teten Masduki," tutur Beathor Suryadi.
Dan saat ini, masih menurut Beathor Suryadi, terkait isu kudeta, Moeldoko bisa bertemu dengan SBY.
Dia mengusulkan, mantan politisi Demokrat yang saat jadi kader PDIP Ruhut Sitompul bisa menjadi mediator pertemuan antara SBY dan Moeldoko di Cikeas.
"Jika Moeldoko jadi berjumpa SBY di Cikeas, aku yakin suasana gaduh Partai Demokrat ini akan senyap kembali, Moeldoko minta maaf atas isu kudeta tersebut yang telah merepotkan Partai Demokrat. Pertemuan itu menimbulkan banyak arti spekulasi politik," demikian Beathor Suryadi. (*)