GELORA.CO - Isu kudeta tampuk kepemimpinan Partai Demokrat sedang gaduh dibicarakan. Suara Ruhut Sitompul terdengar lagi. Mantan kader Partai Demokrat ini mengungkap adanya iuran yang memberatkan pengurus partai tingkat daerah.
Ruhut Sitompul bercerita, banyak kader-kader Partai Demokrat mendatangi dirinya, berkeluh-kesah mengenai kondisi partai selepas Ruhut melangkah pergi. Keluhan mereka yakni soal iuran yang diminta orang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bila berkunjung ke daerah.
"Contohnya ini kalau orang daerah, 'Kalau DPP datang kami dibebani membiayai,'," ucap Ruhut mengungkapkan kembali keluh kesah pengurus Demokrat di daerah, kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).
Dia bercerita, kondisi seperti itu tidak ada di zaman ketika Ruhut masih di Demokrat. Dulu, safari ke daerah-daerah yang dilakukan pengurus DPP bakal dibiayai DPP sendiri, bukan Dewan Piminan Daerah (DPD) atau pengurus di daerah.
"Nah sedangkan perlu aku sampaikan kalau dulu aku keliling semua kabupaten/kota dan provinsi, jadi aku hampir 500 itu datang ke kabupaten/kota, nah itu biaya kami (DPP), nggak pernah membebani daerah, nah begitu juga pilkada-pilkadanya, jadi mereka banyak ngeluh ya, harus bayar ke DPP di era AHY sekarang ini," tutur Ruhut yang kini berada di PDIP.
Ruhut menyimpulkan, kondisi itu membuat kader-kader di daerah tidak nyaman. Akhirnya, kudeta bak gayung bersambut. Mereka menganggap sosok Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bisa menyelamatkan kondisi di Partai Demokrat di erah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sekarang.
"Mereka tetap sampai tadi malam menghubungi saya, 'kami tetap ingin kongres luar biasa (KLB), kami menganggap yang bisa menyelamatkan ini Pak Moeldoko', mereka bilang begitu. 'Jadi kami yang ke Pak Moeldoko, bukan Pak Moeldoko ke kami,' kata mereka. Tapi memang aku mohonlah ini AHY dan para pendukungnya blunder, kenapa? Kalau ada masalah jangan dibawa ke luar, ini akhirnya siapa yang kira, aku aja kaget oh rupanya sedemikian parah, walaupun mereka-mereka (awalnya) datang ke saya, cuma saya kira oh barisan sakit hati aja, (tapi ternyata) ini mereka mengumpulkan kekuatan," jelas Ruhut.
Lebih jauh, Ruhut juga mengomentari terkait 5 nama, yakni M Nazaruddin, Marzuki Alie, Jhoni Allen Marbun, Darmizal, hingga Max Sopacua. Dia memastikan kelima orang tersebut merupakan pendiri partai yang dulu tak saling cocok tapi sekarang kompak melakukan kudeta.
Melihat kondisi Partai Demokrat terkini, Ruhut meminta Ketua Umum Demokrat yakni AHY bersikap dewasa. Bila AHY bersikap dewasa, maka AHY tidak perlu sampai melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kondisi di partainya.
"Saya minta AHY, jangan childish, jangan kekanak-kanakan, jangan apa-apa ngadu ke Pak Joko Widodo. Saya ini orang dekat Presiden loh, saya pendukung, dan saya tidak ada dapat apa-apa dari Pak Joko Widodo, tapi saya pendukung beliau," kata Ruhut.
Seperti diketahui, isu kudeta ini pertama kali diungkap oleh Ketum Partai Demokrat AHY. Dia mendapatkan informasi soal keterlibatan orang dekat lingkaran Presiden Jokowi. Partai Demokrat menyinggung sosok jenderal.
Menurutnya, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres di Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang. Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2) kemarin.(dtk)