GELORA.CO - Sebagai partai dengan perolehan suara terbesar kedua, Gerindra seharusnya bisa mengambil banyak peran di pemerintahan. Terlebih Ketua Umumnya, Prabowo Subianto masuk sebagai Menteri Pertahanan RI.
Namun sayang, belakangan Prabowo seakan tak berkutik dan irit bicara usai masuk Kabinet Indonesia Maju di pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
"Kalau pilihannya masuk pemerintah (tapi) Gerindra tidak bisa apa-apa, kenapa masuk pemerintahan? Kalau misalnya Prabowo tidak bisa ngomong apa-apa, kenapa masuk pemerintahan?" tanya pakar hukum tata negara, Refly Harun di channel YouTube-nya seperti dikutip redaksi, Sabtu (13/2).
Beragam pertanyaan tersebut wajar dilontarkan. Sebab status Gerindra merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP di pemerintahan. Namun besarnya Gerindra dan Prabowo seakan tak berdampak signifikan terhadap sepak terjangnya.
Di sisi lain, Refly mengurai banyak kontribusi dan perbaikan yang sebetulnya bisa dilakukan Prabowo dan Gerindra di pemerintahan.
"Misalnya merujuk survei Indikator Politik yang mengatakan, tingkat demokrasi hanya 53 persen. Artinya, ada orang melihat 47 persen, atau katakanlah yang belum menjawab bahwa ada masalah dalam demokrasi," paparnya.
"Gerindra dan Prabowo harus lebih banyak bicara, self critic kalau mereka merasa di pemerintahan," demikian Refly Harun. (RMOL)