GELORA.CO - Pemerintah menanti kritik keras agar kerja mereka terarah. Partai Demokrat menyebut pernyataan itu sia-sia.
"Malas jawabnya. Kita tahu itu pernyataan kosong," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Rachland Nashidik kepada wartawan, Rabu (10/2/2021).
"Kita semua bisa dengan mudah menemukan banyak bukti bahwa ini adalah pemerintahan yang antikritik. Saking banyaknya bukti-bukti itu sampai kita semua menjadi banal dan menganggapnya biasa," sebut Rachland.
Terkait serangan buzzer yang dikhawatirkan pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, Partai Demokrat menyebut buzzer adalah istilah netral. Yang menjadi persoalan, kata Partai Demokrat, jika buzzer 'dibekali'.
"Buzzer sebenarnya istilah yang netral saja. Yang jadi soal adalah bila buzzer diselenggarakan oleh alat negara, dilengkapi peralatan sadap dan beroperasi dengan duit dari pajak rakyat, termasuk untuk menginteli hidup pribadi oposisi dan mengeksposnya di publik. Kita semua tahu bahwa di masa pemerintahan ini, anggapan tentang buzzer itu hidup di alam pikiran publik--meski sulit membuktikannya," kata Rachland.
Pemerintah memberikan penegasan siap menerima kritik yang keras sekalipun supaya pembangunan lebih terarah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut pemerintah menerima kritik sebagai bagian dari berdemokrasi.
"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena, dengan kritik itulah, pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2). []