GELORA.CO - Pernyataan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bernada kritik dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait kebebasan berpendapat di Indonesia kerap berujung penangkapan, adalah fakta yang sulit terbantahkan.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (13/2).
"Sangat benar," kata Ray Rangkuti.
"Jika dilihat respons masyarakat atas ajakan presiden agar masyarakat aktif mengeluarkan kritik justru lebih banyak mendapat tanggapan pesimis dari pada optimis," imbuhnya menegaskan.
Pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, pasca Presiden Jokowi meminta publik untuk mengkritik, pada saat yang bersamaan penangkapan menimpa para pengkritik, maka kepercayaan kepada Presiden makin menurun.
"Pandangan dan pernyataan kritis dengan sangat cepat diadukan ke polisi. Seperti yang menimpa Novel Baswedan yang baru saja dilaporkan ke polisi karena pandangannya soal kematian tahanan polisi," sesalnya.
Menurut Ray Rangkuti, bagaimana publik bisa percaya ucapan Presiden Jokowi jika hanya berhitung hari pasca Kepala mengajak agar warga aktif melakukan kritik, penyidik senior KPK Novel Baswedan sudah dilaporkan ke polisi.
"Maka, ucapakan JK tersebut tepat adanya," pungkasnya.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan bahwa pernyataan Jokowi tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.
JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Jumat malam (12/2). (*)