GELORA.CO - Pernyataan bernada kritik dari mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla terkait kebebasan berpendapat kerap berujung penangkapan, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menanggapai ketikan JK terkait masa depan demokrasi terutama mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.
"Akhirnya, mantan Wapres RI pun ikut komplain dengan masa depan demokrasi kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Syahrial Nasution dalam cuitan akun Twitter pribadinya @syahrial_nst, Sabtu (13/2).
Menurut Syahrial, apabila pemerintah membantah sikapnya yang antikritik tersebut, seharusnya Polri berbenah. Terutama berkaitan dengan tindakan dari institusi penegak hukum yang notabene adalah produk reformasi.
"Kalau pemerintah membantah antikritik, mestinya Polri yang mencoba tahu diri. Karena pimpinan Polri saat ini, produk reformasi buah pemisahan dari ABRI. Perjuangan demokrasi!" pungkasnya.
Mantan Wapres JK sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.
JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.
"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat malam (12/2). (RMOL)