GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai perluasan lapangan kerja secara berkelanjutan hanya bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha, bukan oleh pemerintah. Sehingga, kunci dari penyediaan lapangan kerja ada di pengusaha.
"Perluasan lapangan kerja berkelanjutan adalah dari pelaku usaha, dari dunia usaha, kuncinya di situ bukan dari pemerintah," ujar Jokowi dalam Perayaan imlek Nasional Tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (20/2/2021).
Sementara itu, pemerintah hanya bisa menyediakan lapangan usaha sesekali waktu atau tidak berkelanjutan.
Untuk saat ini, Jokowi telah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (k/l) untuk menjalankan program padat karya agar lapangan kerja terbentuk di masa pandemi covid-19.
"Saya sudah perintahkan seluruh kementerian/lembaga jalankan program padat karya sebanyak-banyaknya agar melalui APBN dan APBD bisa buat peluang kerja sebanyak-banyaknya," tutur Jokowi.
Namun, Jokowi menyebut yang dibutuhkan masyarakat adalah ketersediaan lapangan usaha yang berkelanjutan. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha.
Hanya saja, dunia usaha saat ini sedang terpukul karena pandemi covid-19. Sebagian dari mereka ada yang merumahkan karyawan, memotong gaji, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Untuk itu, sambung Jokowi, pemerintah sedang berusaha keras untuk memulihkan ekonomi dalam negeri. Salah satunya dengan membangkitkan lagi sektor UMKM dan perusahaan besar.
"Berikan prioritas pemerintah untuk belanja produk-produk dalam negeri dan membangun ekosistem yang baru untuk kebangkitan usaha-usaha besar," kata Jokowi.
Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru berupa diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor. Diskon pajak 100 persen akan diberikan mulai Maret-Mei 2021.
"Lalu tiga bulan setelahnya diskon 50 persen, tiga bulan berikutnya 25 persen. Cara-cara ini yang akan bisa membangkitkan permintaan untuk bangkitkan konsumsi dan daya beli," jelas Jokowi.
Ia menambahkan bahwa permasalahan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus diselesaikan secara paralel.
"Tidak bisa dipisah, kami harus buktikan masalah kesehatan ditangani baik sehingga muncul kepercayaan untuk membangkitkan ekonomi Indonesia," pungkas Jokowi.