GELORA.CO - Pendekatan pemerintah pada para aktivis yang kritis di tanah air terbilang membingungkan. Sebab di awal periode pertama Presiden Joko Widodo memimpin, mantan gubernur DKI Jakarta itu sempat sesumbar dirinya kangen didemo.
Namun saat aktivis, mahasiswa, dan pelajar melakukan demonstrasi, pemerintah melalui alat yang dimiiki melakukan tindakan represif. Bahkan tidak sedikit yang diadang saat akan berkumpul menjalankan aksi.
“Kemarin bilang kangen didemo. Ketika ada yang demo, digebukin,” sindir Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule kepada redaksi, sesaat lalu, Senin (8/2).
Iwan Sumule tambah pusing saat mendengar pidato Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2).
Dalam acara tersebut, Jokowi meminta agar lebih aktif dalam menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi dan pelayanan publik.
Di satu sisi, Iwan Sumule mengungkit kritik yang disampaikan dua aktivis senior, Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. Di mana kritik yang disampaikan justru berujung pada upaya pemenjaraan terhadap keduanya.
“Sekarang bilang rakyat harus aktif sampaikan kritik. Tapi, ketika lakukan kritik, dipenjarain. Aktivis ProDEM, Jumhur Hidayat dan Syahganda dipenjara karena lakukan kritik,” tuturnya.
“Pak Jokowi maunya apa?” demikian Iwan Sumule. (*)