GELORA.CO - Kesedihan Presiden Joko Widodo atas sebaran Covid-19 di Indonesia yang sudah menembus angka 1 juta tidak berbanding lurus dengan apa yang tengah dikerjakan oleh pemerintah.
Presiden Jokowi secara terbuka sempat mengeluhkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang tidak efektif. Namun di satu sisi, Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko malah sibuk mengurusi internal Demokrat.
Hal itu diketahui setelah Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief gamblang menyebut nama Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Penyebutan itu merupakan jawaban dari kisi-kisi yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa kudeta turut digalang non kader partai yang kini menjadi seorang pejabat tinggi pemerintahan.
Kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, dugaan cawe-cawe Moeldoko dalam internal Demokrat itu tentu akan membingungkan bagi rakyat. Sebab, publik tahunya pemerintah fokus tangani Covid-19, tapi ternyata juga sibuk mengurusi internal partai di luar pemerintahan.
Apalagi seiring dengan sebaran corona yang kian masif, kondisi ekonomi bangsa juga tengah dikeluhkan Presiden Jokowi karena cenderung menurun.
“Rakyat makin dibuat bingung dengan pemerintahan Jokowi, bukannya fokus tangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, kok malah urus Partai Demokrat,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/2).
Iwan Sumule mengingatkan bahwa Demokrat bukan ancaman bagi pemerintah. Jokowi tidak akan goyah dari singgasananya, sekalipun Demokrat berisik dalam kritik. Sehingga pemerintah tidak perlu sibuk “mencaplok” partai besutan AHY tersebut.
“Demokrat bukan ancaman buat pemerintah. Di DPR kan bukan mayoritas,” tutupnya. (RMOL)