GELORA.CO - Partai Demokrat terang-terangan menyebut nama Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai salah satu sosok yang berupaya mendongkel kepengurusan partai mereka. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah politikus Demokrat terkait hal ini sangat serius.
"Pernyataan AHY ini harus dimaknai sebagai suatu penegasan perang terbuka kepada siapa pun yang mencoba mengganggu Partai Demokrat. Dan tidak tanggung-tanggung, Demokrat menyebut nama bekas Panglima TNI Moledoko, ini enggak main-main," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 1 Februari 2021.
Biasanya, ujar Adi, DPP Partai Demokrat hanya menanggapi berbagai isu lewat cuitan di Twitter atau dengan keterangan tertulis. Kali ini berbeda. "Kalau sudah konferensi pers terbuka oleh ketua umum, ini artinya tingkat gangguan kenyamanannya sudah klimaks, bahwa ada pihak tertentu ingin mengkudeta Demokrat dan dilakukan oleh orang penting di lingkaran istana," ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyebut soal adanya gerakan politik merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara inkonstitusional, yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ujar AHY, kemarin.
Lebih lanjut, ujar dia, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Jokowi. "Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," tutur AHY.
Tak lama setelah itu, Politikus Demokrat, Rachland Nashidik menyebut nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai salah satu pelaku gerakan yang berusaha mendongkel kepengurusan partai berlambang mercy itu.
Moeldoko kemudian menggelar konferensi pers menanggapi tudingan tersebut. Tak ada bantahan tegas dari Moeldoko, namun ia menekankan bahwa isu ini tidak ada kaitannya dengan Istana dan Presiden Jokowi. Hal ini, ujar dia, merupakan urusan personal.
"Pokoknya yang pertama, jangan dikit-dikit Istana, dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana, dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, nggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, gitu ya. Jadi itu urusan saya, Moeldoko ini bukan selaku KSP, ini urusan Moeldoko," ujar dia.
Moeldoko mengakui, memang ada tamu-tamu yang mendatanginya belakangan. Mereka disebut curhat soal kondisi Demokrat dan Moeldoko hanya mendengarkan. "Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, ya kudeta dari dalem, masak kudeta dari luar. Gitu saja penjelasan dari saya," ujarnya.
Menurut Adi Prayitno, bantahan Moeldoko tidak clear dan tidak mengena pada substansi yang dituduhkan. "Tidak ada bantahan langsung dia terlibat kudeta, klarifikasinya tidak clear," ujarnya. []