GELORA.CO - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Demokrat Ossy Dermawan mencontohkan kebebasan mengkritik pemerintah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan cuitan Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.
Walaupun, kata Ossy cuitan Fadjroel yang menyinggung soal utang pemerintah Indonesia pada tahun 2014 lalu cenderung bernada fitnah, namun sama sakali tidak dipersoalkan oleh aparat penegak hukum saat itu.
"Januari 2014, utang pemerintah Indonesia Rp2.465,45 triliun. Ngotot beli pesawat, mercy, bagi2 uang utk SBY Boediono. Kita ini bangsa apa?" demikian cuitan Fadjroel pada 10 September 2014 lalu.
Tangkapan cuitan Fadroel Rachman ini kemudian dibagikan Ossy di akun Twitter pribadinya @OssyDermawan, dengan mengaitkannya dengan bentuk kritik untuk pemerintah.
"Pemimpin harus mau mendengar keluh kesah rakyatnya. Kritik rakyat adalah “obat” agar negara dan pemerintah selalu waspada & tidak salah. Ini contoh kritik yang bernada fitnah (“bagi2 uang utk SBY-Boediono”) namun tidak pernah dipermasalahkan aparat penegak hukum saat itu," kata Ossy melalui akun Twitternya, Sabtu (13/2).
Akhir-akhir ini kritik tengah ramai diperbincangkan publik usai pernyataan Presiden RI Joko Widodo meminta agar masyarakat lebih aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah. Namun pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Kepala Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung ini dianggap publik omong kosong belaka.
Pasalnya, usai peryataan itu muncul--pemerintah minta dikritik. Penyidik senior KPK Novel Baswedan justru dilaporkan ke polisi lantaran mengkrtitik soal kematian ustaz Maaher saat ditahan di Rutan Bareskrim Polri.[]