GELORA.CO - Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh Undang-undang (UU) Pemilu yang juga berkualitas.
Atas dasar itulah publik akan heran apabila perbaikan UU Pemilu melalui revisi malah disetop.
Demikian disampaikan anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/2).
"Pemilu sebagai awal penentuan para penyelenggara negara baik eksekutif maupun legislatif tentu harus berkualitas dan agar pemilu berkualitas diperkukan UU Pemilu yang berkualitas pula melalui revisi UU," kata Bambang.
Menurut Bambang, seharusnya UU Pemilu bisa direvisi sehingga menghadirkan Pemilu berkualitas.
Ia heran saat ini seperti saat ini pembahasan revisi UU Pemilu ditolak oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah.
"Aneh bila pembahasan UU Pemilu disetop, ada apa? Tentu mengundang pertanyaan besar dan apakah kepentingan bangsa kalah dengan kepentingan kelompok atau golongan," ujar Bambang.
"Padahal inilah tugas parlemen sebagai pengemban amanah rakyat yang harus peka terhadap perkembangan demokrasi di Negara kita," sambungnya.
Ia menambahkan, jika berkaca dari pelaksanaan Pemilu 2019 menyisahkan banyak persoalan.
Beberapa masalah itu diantaranya: banyaknya petugas KPU dan Bawaslu juga polisi yang meninggal akibat kelelahan.
"Karena banyak surat suara yang harus direkap tidak boleh ditunda karena menjaga netralitas dan objektivitas pelaksanaan Pemilu," ucapnya.
Di sisi lain, masih kata Bambang, pemilih dalam Pemilu 2019 juga mengalami stres lantaran banyaknya surat suara antaran Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD.
"Ini yang dikeluhkan olah para pemilih di daerah. Apalagi kalau 2024 tetap sama seperti Pemilu tahun 2019 tentu kesulitan bagi pemilih masih terjadi.
Selain itu sudah bisa diprediksi apa yang akan terjadi di tengah pandemi Covid-19 akan sangat beresiko bagi penyelenggara," demikian Bambang(RMOL)