GELORA.CO - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) menampik adanya iuran saat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melakukan kunjungan. Partai Demokrat Sulut mengatakan pihaknya memiliki iuran di Fraksi DPRD, namun bukan upeti.
"No way, itu isu murahan. Kalau di Sulut itu Mapalus, yaitu kader baku bantu. Untuk iuran, kita punya iuran fraksi, ada di tiap fraksi di DPRD, tidak besar jumlahnya, dan itu bukan upeti," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut Billy Lombok Billy di Manado, Minggu, (7/2/2021).
Wakil Ketua DPRD Sulut itu menambahkan, ketika ada kunjungan DPP, pihaknya tidak pernah dibebankan biaya. DPD hanya mendampingi dan memastikan bahwa kunjungan berjalan lancar.
"DPP datang dengan perjalanan dinas dari pusat. Tugas kita menjemput, mendampingi, memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan aman, lancar," katanya.
Ketika pilkada, Billy menjelaskan bahwa partai tidak membebani biaya terhadap pasangan calon. Billy mengatakan dia memantau proses tersebut.
"Pilkada kebetulan saya ikut proses pendaftarannya, ketat memang, karena ingin menang. Contoh saja pilgub, coba tanya kalau ada biaya keluar mendaftar di Demokrat. Yang saya lihat ialah penetapan ditentukan oleh komunikasi yang baik, alur sudah sangat jelas," pungkasnya.
Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Kotamobagu Ishak R Sugeha menanggapi isu kudeta Partai Demokrat. Ishak menambahkan, ada beberapa pihak DPC sempat ditawarkan uang dan fasilitas penginapan di Jakarta, namun mereka kompak menolak tawaran tersebut.
"Kami tidak terpengaruh dengan skenario dan gerakan itu, karena motifnya kami tahu persis, dan itu inkonstitusional. Ada beberapa teman-teman DPC sebagai pemilik hak suara memang dihubungi untuk difasilitasi sampai ke Jakarta untuk membuat pertemuan dengan salah satu pejabat tinggi di pemerintahan termasuk tawaran uang," kata Ishak, Minggu (7/2/2021), di Kota Kotamobagu.
Ishak menjelaskan, DPC Kotamobagu saat ini sangat solid. Dengan adanya isu kudeta di Partai Demokrat ini, Ishak mengatakan pihaknya kini semakin solid.
"Berlindung untuk melakukan KLB kami semakin solid dan menyatu melawan makar tersebut," jelas dia.
Tak hanya itu, Ishak membeberkan, DPD dan DPC Partai Demokrat di Sulut secara keseluruhan sudah membuat pernyataan sikap kesetiaan dan kebulatan tekat mendukung kepemimpinan AHY hasil Kongres ke-5 pada 15 Maret 2020. Ishak menegaskan bahwa akan mempertahankan harga diri Partai Demokrat.
"Kami siap melawan dan mempertahankan harga diri partai atas rongrongan dan polarisasi dari gerombolan yang ingin memecah dan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat," pungkasnya.
Sebelumnya, Isu kudeta tampuk kepemimpinan Partai Demokrat sedang gaduh dibicarakan. Suara Ruhut Sitompul terdengar lagi. Mantan kader Partai Demokrat ini mengungkap adanya iuran yang memberatkan pengurus partai tingkat daerah.
Ruhut Sitompul bercerita, banyak kader Partai Demokrat mendatanginya, berkeluh-kesah mengenai kondisi partai selepas Ruhut melangkah pergi. Keluhan mereka ialah soal iuran yang diminta orang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat bila berkunjung ke daerah.
"Contohnya ini kalau orang daerah, 'Kalau DPP datang kami dibebani membiayai'," ucap Ruhut mengungkapkan kembali keluh kesah pengurus Demokrat di daerah kepada wartawan, Rabu (3/2).(dtk)