GELORA.CO - Pemerintah AS mengatakan "sangat terganggu" oleh laporan BBC yang merinci tuduhan pemerkosaan sistematis terhadap perempuan Muslim Uighur di kamp-kamp penahanan di Xinjiang, China.
"Kekejaman ini mengejutkan hati nurani dan harus mendapatkan konsekuensi serius," kata juru bicara pemerintah AS.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris, Nigel Adams, mengatakan di parlemen pada hari Kamis (04/02) bahwa laporan tersebut menunjukkan "tindakan jahat dengan jelas".
Diperkirakan ada sekitar satu juga Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya yang ditahan di kamp-kamp di China.
Sebuah investigasi yang diterbitkan BBC memuat kesaksian adanya perkosaan sistematis, pelecehan seksual, dan siksaan terhadap tahanan perempuan oleh polisi dan penjaga kamp.
Menteri Luar Negeri China telah membantah tuduhan itu dan menuding BBC membuat "laporan yang keliru".
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbi, menegaskan "tidak ada serangan dan pelecehan seksual sistemik terhadap para perempuan" dan China mengoperasikan semua fasilitasnya sesuai pedoman hak asasi manusia.
"China adalah negara yang [diatur] oleh hukum, konstitusi kita menjamin dan melindungi hak asasi manusia dan itu diwujudkan dalam sistem hukum kami," katanya.
Apa yang diungkap dalam laporan BBC?
Kesaksian yang diberikan kepada BBC merinci tuduhan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan Uighur yang ditahan di kamp-kamp penahanan di wilayah Xinjiang.
Seorang perempuan mengatakan kepada BBC bahwa mereka dikeluarkan dari sel mereka "setiap malam" dan diperkosa oleh satu atau lebih pria China yang mengenakan topeng.
Salah satu dari perempuan itu, Tursunay Ziawudun, melarikan diri dari wilayah itu setelah dibebaskan dan sekarang berada di AS.
Ia mengaku disiksa dan kemudian diperkosa beramai-ramai tiga kali, setiap kali oleh dua atau tiga pria.
Seorang perempuan Kazakhstan dari Xinjiang, Gulzira Auelkhan, yang ditahan selama 18 bulan di sistem kamp penahanan mengatakan ia dipaksa menelanjangi perempuan Uighur dan memborgol mereka, sebelum meninggalkan mereka sendirian dengan pria-pria China.
Pria-pria China "akan membayar uang demi mendapat tahanan muda tercantik," kata Gulzira Auelkhan.
"Mereka memaksa saya melepas pakaian perempuan itu dan memborgol tangan mereka lalu meninggalkan ruangan," katanya.
Seorang mantan penjaga di salah satu kamp, yang enggan disebut namanya, menggambarkan adanya para tahanan mengamami penyiksaan dan kekurangan makanan.
Adrian Zenz, seorang ahli terkemuka kebijakan China di Xinjiang, mengatakan kesaksian yang dikumpulkan oleh BBC adalah "beberapa bukti paling menghebohkan yang saya lihat sejak kekejaman dimulai.
"Ini memberikan bukti resmi dan rinci tentang pelecehan dan penyiksaan seksual pada tingkat yang jelas lebih besar dari apa yang kami asumsikan," katanya.
Inggris, AS, dan Australia menyerukan tindakan
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (03/02), juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan: "Kami sangat terganggu oleh laporan itu, termasuk kesaksian langsung, pemerkosaan sistematis dan pelecehan seksual terhadap perempuan di kamp-kamp penahanan bagi etnis Uighur dan Muslim lainnya di Xinjiang".
"Kekejaman ini mengejutkan hati nurani dan harus ditanggapi dengan konsekuensi serius."
Sementara, anggota parlemen Inggris, Nus Ghani mengatakan: "Kisah-kisah mengerikan ini menambah bukti-bukti yang merinci kekejaman yang dilakukan oleh otoritas China di Xinjiang - kekejaman yang bahkan mungkin genosida."
Ghani meminta Menteri muda Luar Negeri Inggris untuk Asia, Nigel Adams, untuk "berjanji hari ini bahwa tidak ada pendalaman lebih lanjut dari hubungan apa pun yang akan terjadi dengan China sampai ada investigasi yudisial penuh untuk menyelidiki kejahatan ini".
Adams mengatakan pemerintah Inggris "memimpin upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban China".
"Siapapun yang telah melihat laporan BBC tidak bisa tidak tersentuh dan tertekan oleh tindakan yang jelas-jelas jahat," katanya.
Inggris akan terus bekerja dengan negara-negara Eropa dan pemerintahan AS yang baru untuk menekan China, tambahnya.
Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, juga berkomentar akan laporan itu, mengatakan bahwa PBB harus diberi akses "segera" ke wilayah itu.
"Kami menganggap transparansi menjadi yang paling penting, dan terus mendesak China untuk mengizinkan pengamat internasional, termasuk Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, agar diberikan akses langsung, bermakna dan tanpa batas ke Xinjiang pada kesempatan paling awal," katanya.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan pemerintah China telah secara bertahap melucuti kebebasan beragama dan kebebasan lainnya dari Muslim Uighur, yang berpuncak pada sistem pengawasan massal, penahanan, indoktrinasi, dan bahkan sterilisasi paksa.
Pada Desember 2020, Mahkamah Kriminal Internasional menolak permohonan para Muslim Uighur di pengasingan untuk menyelidiki China atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat bertindak karena China berada di luar yurisdiksinya.
Pada bulan Januari, di penghujung masa pemerintahannya, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa China telah melakukan genosida dalam penindasannya terhadap Uighur - sebuah deklarasi yang kemudian disahkan oleh pemerintahan Biden yang baru.
China secara konsisten membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, dan mengatakan kamp tersebut bukanlah kamp penahanan, tetapi "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan". []