GELORA.CO - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih yakin upaya kudeta kepemimpinan Partai Demokrat digalang bukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau jajaran kabinet Indonesia Maju.
Keyakinan AHY itu sebagaimana disampaikan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (4/2).
"Ketum AHY dan jajaran pimpinan partai yakin, ini bukan perintah presiden atau jajaran kabinet," kata Herzaky.
"Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab," imbuhnya.
Atas dasar komitmen itu, pihaknya menjaga komunikasi dengan Presiden Jokowi yang sudah terjalin baik selama ini. Termasuk dalam dinamika Demokrat belakangan ini, AHY berkirim surat ke Presiden memohon klarifikasi.
"Meski mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, ketua umum kami memilih tidak menyebut nama Pak Moeldoko secara terbuka untuk menghormati beliau sebagai senior. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Bapak Presiden," demikian Herzaky.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait adanya gerakan politik dari lingkaran Istana ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, Senin (1/2) lalu.
Sementara pihak Istana memastikan tidak akan membalas surat tersebut dengan alasan apa yang dipermasalahkan menyangkut dinamika di internal partai.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART," kata Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dalam chanel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2).(RMOL)