GELORA.CO - Politisi PDIP Ribka Tjiptaning secara mengejutkan menyatakan menolak untuk disuntik vaksin covid-19 dari program vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah. Salah satu alasannya adalah kasus kasus vaksinasi di Indonesia yang berujung tidak baik, salah satunya kasus vaksin anti polio di Sukabumi yang malah menyebabkan anak penderita polio mengalami lumpuh layu.
Mengutip tempo.co, penolakan Ini diungkapkan langsung oleh Ribka saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir pada Selasa, 12 Januari 2021.
Ribka mengklaim banyak kasus vaksin yang ternyata berdampak buruk bagi kesehatan. Dia mencontohkan ada penderita polio di Sukabumi Jawa Barat yang malah lumpuh layu usai di vaksin anti polio.
"Terus anti kaki gajah di Majalaya mati dua belas (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini, jangan main-main," kata Ribka.
Ribka bahkan memilih untuk bayar denda jika memang vaksinasi covid-19 diterapkan dengan sanksi bagi warga yang menolak untuk divaksin. Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Sukabumi ini, memaksa warga untuk divaksin adalah bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).
Terkait kasus lumpuh layu yang dialami anak anak penderita polio seperti disebut Ribka dalam rapat tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi sejauh ini belum memberikan keterangan. Namun kasus polio memang terjadi dan ditemukan di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2005 silam.
Jejak digital masih menyisakan cerita ini, salah satunya artikel lawas detik.com, tanggal 11 Mei 2005. Artikel dengan judul "Depkes: 4 Kasus Lumpuh Layuh di Sukabumi Positif Polio", ini menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap kasus lumpuh layuh di tiga Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, yaitu Cidahu, Cicurug dan Bojonggenteng.
Menyalin detik.com edisi tersebut, dari 17 kasus yang diperiksa, pada saat itu baru empat kasus yang dinyatakan positif polio."Dari semua kasus yang dilaporkan tidak satupun yang mendapatkan imunisasi polio dasar," kata Dirjen PPM dan PL Depkes Prof Dr Umar Fahmi Achmadi dalam rilisnya yang diterima detikcom di Jakarta, Rabu, (11/5/2005).
Data tersebut, kata Fahmi, merupakan data per 9 Mei 2005 dari Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cicurug dan Kecamatan Bojonggenteng, Sukabumi, Jabar. Tambahan dua kasus lumpuh layuh terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2005.
Spesimen kasus tersebut kini tengah diperiksa di Laboratorium Bio Farma. Dijelaskan Fahmi, kasus lumpuh layuh di Sukabumi ditemukan sejak 13 Maret 2005, dan selanjutnya pada 21 April 2005 Laboratorium Nasional Polio Bio Farma Bandung melaporkan adanya virus liar polio di Sukabumi.
Berdasarkan temuan tersebut Depkes dan WHO kemudian melakukan penyelidikan lapangan yang diikuti dengan imunisasi polio massal. Dari penyelidikan epidemiologi itu ditemukan 15 kasus lumpuh layuh dan telah diambil spesimen tinjanya untuk pemeriksaan laboratorium.
Dari situlah diketahui empat kasus dinyatakan positif polio karena virus polio liar dan dipastikan merupakan kasus impor, sebab strain virusnya sama dengan yang ditemukan di Arab Saudi. Satu kasus dinyatakan bukan polio dan 10 kasus lain masih menunggu konfirmasi dari Laboratorium Bio Farma.
Empat anak yang dinyatakan positif polio adalah Sel (21 bulan). Bocah perempuan ini sekarang tengah dirawat di RSCM Jakarta. Hasil pemeriksaan Laboratorium Puslitbangkes Depkes pada 3 Mei 2005 ditemukan positif virus polio P1. Namun, untuk mengetahui jenis virusnya polio liar atau virus polio vaksin masih dilakukan pemeriksaan Intra Typic Differentiation (ITD).
Tiga anak lain yang positif terkena polio adalah Fa (48 bulan), anak perempuan asal Kecamatan Cidahu, Al (32 bulan), anak laki-laki asal Cidahu dan Dar (24 bulan), bocah laki-laki dari Kecamatan Bojong Genteng. Ketiganya dinyatakan positif terkena virus polio liar tipe P1.
Jadi hingga 10 Mei 2005 di seluruh wilayah Indonesia belum ada kasus polio positif kecuali empat kasus di Sukabumi," kata Fahmi. Untuk memutus mata rantai penularan polio ini, Depkes akan menyelenggarakan mop up (imunisasi polio massal terbatas) di tiga provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten pada 31 Mei 2005 untuk putaran I dan 28 Juni 2005 untuk putaran II. Imunisasi dilakukan tanpa melihat status imunisasi sebelumnya. []