GELORA.CO - Upaya penanggulangan Covid-19 di Indonesia memasuki babak baru. Pada 13 Januari 2021, pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi untuk memutus mata rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2.
Presiden Joko Wododo, pejabat pemerintah pusat dan daerah, pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga selebritas seperti Raffi Ahmad termasuk dalam kelompok orang yang pertama mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 buatan Sinovac, perusahaan farmasi asal Tiongkok.
Di Sumatera Barat, vaksinasi Covid-19 mulai dilaksanakan pada 14 Januari 2021. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dijadwalkan menjalani vaksinasi, namun batal karena ada kendala kesehatan. Kondisi serupa terjadi pada Wali Kota Padang Mahyeldi.
Vaksinasi Covid-19 terhadap para pejabat, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan selebritas tidak langsung menghentikan pro dan kontra yang mengemuka di kalangan masyarakat mengenai vaksin Covid-19.
Dalam Diskusi Pangilun yang digelar secara virtual oleh Keluarga Besar Perhimpunan Pelajar Islam Sumatera Barat di Padang pada 16 Januari 2021, pertanyaan-pertanyaan seputar keamanan vaksin dan keraguan mengenai pilihan vaksin mengemuka.
Pada acara diskusi mengenai kontroversi dan disinformasi perihal vaksinasi Covid-19 itu, muncul pertanyaan seperti apakah vaksin yang digunakan sudah pasti aman, apakah vaksin yang diberikan kepada Presiden dan para pejabat sama dengan vaksin untuk rakyat biasa, serta mengapa pemerintah memilih menggunakan vaksin buatan Tiongkok.
Selain itu mengemuka pula pertanyaan mengenai berapa lama vaksin Covid-19 bisa melindungi tubuh serta mengapa ibu hamil dan menyusui dan penderita penyakit berat tidak boleh divaksin.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian warga belum memahami mekanisme vaksinasi dan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi untuk menanggulangi penularan Covid-19.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Barat Jasman Rizal berpendapat, pro dan kontra perihal vaksinasi Covid-19 muncul karena warga terlalu banyak membaca informasi yang beredar di media sosial, yang tidak semuanya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. ’’Sebenarnya vaksin atau imunisasi itu hal biasa dan sudah ada sejak lama, namun karena penerimaan masyarakat terhadap berita dan menyaring informasi tidak sama akhirnya terjadi gonjang ganjing,’’ kata dia, seperti dilansir dari Antara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat itu mengatakan bahwa disinformasi masih terjadi meski pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan vaksinasi Covid-19. ’’Ada yang mengatakan setelah vaksin akan lumpuh, bahkan ada yang bilang berbulu badannya atau alat vital ukuran bertambah. Di sini diminta kecerdasan masyarakat memilah informasi yang ada,’’ katanya.
Ia mengemukakan pentingnya warga mengedepankan logika dan rasionalitas dalam membaca informasi perihal vaksin. ’’Vaksin adalah persoalan sederhana, manusia sejak bayi sudah divaksin tapi tidak ada yang ribut, jadi kalau menerima informasi apapun ditelaah dulu,’’ ujarnya.
Guna meyakinkan masyarakat yang sebagian mengalami kebingungan akibat simpang siur informasi yang beredar mengenai vaksinasi Covid-19, para pejabat pemerintah, pemuka agama, pemuka masyarakat, dan selebritas dimasukkan dalam deretan penerima pertama vaksin. Jasman termasuk dalam kelompok orang yang pertama divaksin di Sumatera Barat. ’’Yakinlah, pemerintah tidak akan mungkin mencelakakan masyarakat. Kalau soal status halal, MUI sudah menyatakan halal, dan saya ikut ulama,’’ tegasnya. []