GELORA.CO - Partai NasDem menyayangkan pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning, yang tidak mau divaksinasi COVID-19. NasDem menilai sikap Ribka Tjiptaning menolak vaksin Corona Sinovac memprovokasi masyarakat, karena disampaikan terbuka.
"Ini tidak bijaksana, tidak etis, dan saya sayangkan," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu (13/1/2021).
Ali menilai Ribka Tjiptaning memiliki hak pribadi untuk ikut divaksinasi atau tidak. Namun seharusnya, sebut dia, penolakan itu tidak disampaikan secara terbuka.
"Itu hak pribadi dia untuk mau dan tidak mau divaksin. Tapi, secara etika, harusnya, ketika kemudian Anda tidak setuju, sebagai orang yang berkomitmen dengan pemerintah mestinya tidak perlu memprovokasi masyarakat untuk juga seperti itu," ujar Ali.
"Tidak setuju kan bisa, bisa, tidak setuju kan tidak harus disampaikan secara terbuka, karena di sisi lain pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi terhadap rakyat," imbuhnya.
Ali menyebut sikap Ribka menolak vaksin Sinovac secara terbuka akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Masyarakat nantinya bisa tidak percaya dengan pemerintah.
"Akan ada pertanyaan masyarakat, 'loh itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja nggak mau', ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah, untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkan lah, menurut saya. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu," papar Ali.
Lebih lanjut, Ali mengatakan vaksin Corona merupakan salah satu cara untuk memotong penyebaran COVID-19. Menurut anggota DPR itu, vaksin COVID-19 yang ada telah diproses melalui sejumlah tahapan.
"Padahal di sisi lain kita tahu bahwa vaksin ini adalah salah satu solusi untuk kemudian memotong rantai penyebaran COVID yang semakin luas. Kita pikir-pikir vaksinasi ini, ini kan vaksin ini bukan barang yang tiba-tiba diambil tidak melalui tahapan. Kan ini kan lewat proses dan sudah digunakan oleh negara-negara lain," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, menyatakan tidak mau divaksinasi COVID-19. Ribka Tjiptaning juga mengatakan ia dan keluarganya lebih baik dikenai sanksi daripada menerima vaksin Corona.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Ia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.
"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," ujarnya.
PDI Perjuangan (PDIP) pun menanggapi pernyataan salah satu kadernya, Ribka Tjiptaning. Ketua DPP PDIP Sri Rahayu menegaskan partainya mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.
"Kan cerita utuhnya seperti apa kan nggak tahu saya. Kadang-kadang kan di ini, apa, tapi yg jelas PDI Perjuangan tentu sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu ketua Umum bahwa kita sangat mendukung upaya pemerintah untuk vaksinasi," kata Sri Rahayu saat dihubungi detikcom, Rabu (13/1).[]