GELORA.CO - Rotasi yang dilakukan terhadap anggota Komisi IX Ribka Tjiptaning ke komisi VII DPR RI disinyalir merupakan buntut pernyataan kontroversialnya mengenai vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu.
Beberapa waktu lalu, Ribka Tjiptaning menolak keras disuntik vaksin dari Sinovac. Penolakan tersebut berseberangan dengan sikap PDIP sebagai parpol pengusung Presiden Joko Widodo yang mendukung vaksinasi massal.
“Makanya digeser dan dipindah ke komisi lain. Pemindahan Ribka itu akibat menolak divaksin. Hal itu sama saja menampar PDIP karena bagaimanapun PDIP partai utama pendukung presiden," kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).
"Presiden sendiri orang pertama yang divaksin. Presidennya dari PDIP, tapi anggota PDIP-nya menolak divaksin. Ini lucu, aneh, dan ajaib, sekaligus juga geli,” sambung Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, pemutasian atau pemindahan jabatan di parlemen merupakan risiko yang harus dihadapi anggota parlemen bila tak senada dengan kebijakan partai.
“Begitulah berpartai. Mesti seirama dan senada dengan kebijakan partai. Kalau tidak, tentu akan didepak atau paling tidak digeser-geser,” katanya.
Melihat sikap PDIP terhadap Ribka Tjiptaning, Ujang pun berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan tidak ada partai yang betul-betul menjunjung demokratis, termasuk PDIP.
“Soal apakah partai demokratis, hampir di semua partai tak ada yang betul-betul dan sungguh-sungguh menerapkan demokratisasi di internalnya masing-masing,” tandasnya. (RMOL)