GELORA.CO - Direktur PT Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal alasan perusahaannya mendapatkan proyek distribusi bantuan sosial (bansos) sembako di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pertanyaan itu sampaikan penyidik kepada Ivo Wongkaren saat diperiksa menjadi saksi untuk tersangka Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial (Mensos) pada Jumat lalu (15/1).
Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menjelaskan bahwa Ivo Wongkaren didalami pengetahuannya tentang proses penerimaan proyek tersebut.
“Mengenai tahapan dari perusahaan saksi sehingga mendapatkan proyek distribusi Bansos pada wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI serta teknis pembayaran atas kerjasama tersebut," ujarnya kepada wartawan, Minggu (17/1).
Namun, Ali tidak merinci nama perusahaan milik Ivo Wongkaren yang disebut mendapatkan proyek bansos.
Ivo Wongkaren yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Dwimumti Graha Elektrindo (DGE) dan Dirut PT Satria Mega Kencana (SMK) bungkam usai selesai diperiksa pada Jumat malam (15/1).
Saat ditanyai hasil penyidikan, Ivo tidak mau mengungkapkan keterkaitannya dengan proyek bansos. Termasuk kedekatannya dengan anggota Fraksi PDIP DPR RI, Herman Herry yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama (Komut) dan pemegang saham PT Satria Mega Kencana.
Ivo Wongkaren juga bungkam saat wartawan mencoba bertanya tentang keterkaitannya dengan pengadaan goodie bag bansos.
"Makasih ya, maaf ya, maaf ya," singkat Ivo sembari mengangkat tangannya menolak menjawab kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat malam (15/1).
Nama Herman Herry sendiri sempat disinggung oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.
Menurut Satyo, dari hasil bocoran berita acara pemeriksaan (BAP), Juliari dan tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial (Kemensos), politisi PDIP itu patut diduga ikut bermain dalam proyek bansos dengan mendirikan beberapa perusahaan baru sebagai vendor penyedia bansos.
"Dari 100 persen yang menjadi vendor bansos banyak perusahaan yang baru didirikan satu hingga dua bulan dan perusahaan tersebut dimiliki oleh pejabat-pejabat, tidak menutup kemungkinan Herman Herry sebagai politisi PDI Perjuangan ikut di sana," kata Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/1).
Selain nama Herman Herry yang mencuat, juga ada nama politisi PDIP yang juga menjadi sorotan. Yaitu, Ihsan Yunus yang merupakan anggota Fraksi PDIP DPR RI.
KPK disebut-sebut telah menggeledah rumah orang tua Ihsan yang berada di Jalan Raya Hankam, Cipayung, Jakarta Timur pada Selasa (12/1).
Di hari yang sama, penyidik juga menggeledah rumah di Perum Rose Garden, Jatikramat, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang merupakan rumah Staf Ihsan.
Tak hanya itu, adik Ihsan pun yang bernama Muhammad Rakyan Ikram Yunus juga telah diperiksa penyidik pada Kamis (14/1).
"Didalami pengetahuannya terkait perusahaan saksi yang diduga mendapatkan paket-paket pekerjaan bansos untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020 di Kemensos RI," kata Ali kepada wartawan, Jumat malam (15/1).
Dalam perkara ini, penyidik telah memanggil beberapa saksi dari pihak Kemensos lainnya maupun perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan bansos.[rmol]