GELORA.CO - Sungguh memilukan nasib Jupri dan Darwati. Pasangan suami istri lanjut usia (pasutri lansia) asal Desa Widang Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur ini tercoret dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Padahal, mereka jelas termasuk kelompok masyarakat yang wajib mendapat bantuan dari pemerintah.
Di rumah yang hanya berukuran 4x3 meter dan berdinding setengah bambu dan batu serta berlantai tanah, Jupri menceritakan kisahnya kepada Kantor Berita RMOLJatim.
Lelaki berusia lanjut yang kesehariannya mencari kangkung di rawa itu menuturkan, kabar pencoretan ia dan istrinya dari program BPNT itu diketahui dari pemilik Agen 46 BNI tempat penyaluran bansos program Kemensos.
Padahal, sebelumnya ia terdata sebagai penerima bansos berupa beras, telor, tahu, dan tempe. Bantuan ini didapatnya tiap bulan.
Tentu saja Jupri sedih mendapat kabar dari istrinya, bahwa pada Januari 2021 sudah tidak mendapatkan lagi BPNT.
Darwati pun sudah mengadu ke petugas yang menangani program Kemensos di Kecamatan Widang. Menurut Jupri, namanya akan diusulkan lagi sebagai penerima bansos.
Usai melaporkan dirinya ke petugas, Jupri mengaku pernah didatangi orang tak dikenal yang mengenakan seragam biru.
"Saat itu saya tanya, sampean sinten Pak (anda siapa)? Dia hanya menjawab TKSK, tapi saya tidak paham apa itu TKSK. Orang itu menyuruh saya sabar tidak usah bersedih dan dia akan membantu saya. Orang itu memberi harapan pada saya akan mengganti sesuai apa yang saya dapatkan dari bansos per bulan sepanjang data itu belum muncul kembali," ungkapnya, Selasa malam (19/1).
Untuk menyambung hidup sehari-hari, Jupri bersama istri mencari kangkung di rawa untuk dijual ke pasar dengan penghasilan Rp 20 ribu. Terkadang, pasutri ini hanya makan kerupuk bila tidak memiliki beras untuk dimasak.
Terpisah, Plt Kadinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono mengatakan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kemensos ada perubahan disebabkan ada beberapa faktor.
Di antaranya graduasi Program Keluarga Harapan (PKH) Non-Komponen, penerima ganda dalam satu KK, dan penerima tidak sesuai dengan data kependudukan.
Pihaknya sudah melakukan langkah percepatan untuk menyikapi perubahan data penerima bansos yang harus ada perbaikan kembali. (RMOL)