GELORA.CO - Puluhan tenaga outsourcing Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Blitar menggeruduk kantornya pagi ini. Mereka menuntut kejelasan karena di-PHK tanpa alasan yang jelas.
Sekitar 30 orang sekitar pukul 07.30 WIB sudah berkumpul di depan kantor DLH Kota Blitar di Jalan Pemuda Soempomo. Mereka merupakan perwakilan 161 tenaga outsourcing yang mengalami pemutusan hubungan kerja per 9 Januari 2021.
Berdasarkan keterangan koordinator aksi, Ani Rusminah, kontrak kerja mereka berakhir pada 31 Desember 2020. Sehari setelahnya, mereka mendapatkan informasi dari PT yang merekrutnya untuk memperbarui surat lamaran.
Pada tanggal 9 Januari 2021, ternyata sudah ada pengumuman secara online daftar nama tenaga outsourcing yang dinyatakan diterima di DLH. Dari jumlah sebelumnya 290 menjadi 310.
"Dari 310 itu, ada 161 orang lama yang tidak diperpanjang masa kerjanya. Yang ingin kami tanyakan, apa dasar kami di-PHK. Kalau ada pengurangan jumlah, masih bisa dimaklumi. Tapi ini kan jumlahnya malah nambah. Secara umur kami masih produktif. Saya juga memegang ada sekitar 18 data warga kabupaten yang dimanipulasi menjadi warga kota. Saya ada buktinya," tutur Ani di depan wartawan, Senin (11/1/2021).
Soal manipulasi data, juga diakui Aris Wicaksono. Aris mengaku namanya tertera secara online pada 9 Januari lalu. Namun anehnya, alamatnya berbeda dengan tempat tinggalnya. Setelah didatangi Arif, ternyata di daerah itu tidak ada yang namanya sama dengannya.
"Saya lalu cross check ke kabag di DLH. Katanya ada anak lain. Tapi ketika saya datangi alamat itu, ternyata tidak ada yang daftar di outsourcing DLH dan tidak ada anak yang namanya sama dengan saya. Kan semua alamatnya fiktif itu," tambahnya.
Kabar yang beredar, tenaga outsourcing yang di-PHK tersebut menjadi pendukung paslon Hendry-Yasin. Mereka yang mendatangi kantor DLH Kota Blitar pagi ini juga mengakui kebenaran kabar itu. Bahkan ditegaskan, dari 161 orang yang di-PHK , sekitar 60 persen menyatakan dukungannya ke paslon Henry-Yasin dalam Pilwali 2020. Henry-Yasin sendiri kalah dalam Pilwali Blitar dan dimenangkan petahana yang diusung PDIP yakni Santoso-Tjujuk
"Dukungan itu sebagai bentuk balas budi, karena kami direkrut sejak zaman kepemimpinan Wali Kota Samanhudi (Ayah Henry). Selama ini, ada prosedur surat peringatan jika kami tidak disiplin atau melakukan kesalahan kerja. Kalau memang alasannya hasil evaluasi, mana bukti kami gagal bekerja dan mengabdi untuk Kota Blitar sampai dapat penghargaan empat kali kebersihan kota ini," tandas Deni menambahkan keterangan temannya.
Pemutusan hubungan kerja seperti ini diakui mereka tidak pernah terjadi sebelumnya. Massa berharap, ada penjelasan yang logis atas pemutusan hubungan kerja ini dan ada penghargaan dari Pemkot Blitar atas kerja mereka bertahun-tahun untuk menjaga kebersihan kota.
Menanggapi hal ini, perwakilan kantor DLH meminta wartawan menunggu penjelasan dari pihak PT yang merekrut tenaga outsourcing.
"Tunggu biar pihak PT yang menjelaskan ya. Mereka yang mengerti betul permasalahannya," jawab pegawai berseragam khaki dengan name tag terbaca Hartoyo.(dtk)