GELORA.CO - Informasi mengenai jutaan penerima bantuan sosial yang diduga tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus dijelaskan secara gamblang oleh Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.
"Mensos Ibu Risma yang terhormat, mohon jelaskan (secara) terbuka informasi beredar luas tentang 16,7 juta penerima bansos fiktif, tidak ada NIK," tegas politisi Demokrat, Benny Kabur Harman di akun Twitternya, Selasa (19/1).
Menurutnya, pengusutan oleh pemerintah wajib dilakukan agar persoalan tersebut tak menjadi gaduh.
Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, ia khawatir polemik yang telah sampai ke telinga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut akan menjadi persoalan baru.
"Kalau tidak, ini bakal menjadi skandal besar yang meledak awal tahun. Ingat, protes menurunkan pemimpin antara lain karena pusaran korupsi sekitar istana. Liberte!" tandasnya.
Temuan tersebut sebelumnya juga sudah disampaikan KPK saat bertemu dengan Risma usai dilantik menggantikan menteri terdahulu, Juliari Peter Batubara yang tersangdung kasus korupsi bansos Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, KPK mendesak Kemensos memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial atau bansos.
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu, tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya. Kami sampaikan dari dulu, hapus saja 16 juta individu itu," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Senin lalu (11/1). []