GELORA.CO - Publik terhenyak dengan kabar bansos untuk kalangan difabel ternyata diembat juga menjadi bancakan. Koran tersebut melaporkan paket bansos difabel dan jompo tak luput dikutip pejabat Kementerian Sosial dengan jumlah yang bervariasi.
Kabar ini mengagetkan bagi sejumlah tokoh dan warganet lho. Kenapa pula pejabat Kementerian Sosial mengutip bantuan sosial untuk komunitas difabel dan jompo. Modusnya sama dengan bansos dipotong sebelumnya, pejabat Kemensos mengutip sebagain bujet paket bansos tersebut.
Tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan pun berkomentar reaktif dengan kabar tersebut. Dia terkejut dengan pengutipan bujet paket bantuan sosial untuk difabel dan jompo.
“Mengerikan bansos buat kaum difabel dikorupsi juga. Asli super biadab,” tulisnya di akun Twitter, Rabu 20 Januari 2021.
Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik pun berkomentar dengan kabar ini. Dia menyindir pengutipan paket bantuan sosial difabel dan jompo oleh pejabat Kemensos.
“Bila benar, mungkin Presiden @jokowi perlu memerintahkan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyelenggarakan penataran tentang korupsi yang Pancasilais,” kicaunya di akun Twitter.
Dalam cuitan sebelumnya, Rachland pun menyindir kelakuan korupsi bansos ini jelas melanggar prinsip dan nilai dalam semua sila Pancasila.
“Korupsi Bansos itu melanggar semua dari lima sila dalam Pancasila. Kecuali bila lima sila itu diperas jadi ekasila, yaitu gotong-royong, mungkin jadi terdengar masuk akal. Menggarong duit wong cilik secara gotong royong. Betul, Madam?” tulisnya.
Publik warganet pun marah dan geram dengan kabar tersebut. Mereka menyumpahi-serapahi mereka yang mengutip paket bantuan sosial difabel dan jompo.
“Sinting gila miring sarap gokil edan…!!! Dana Bansos buat difabel diduga dikorupsi juga…! Rakusnya tanpa batas…!” tulis akun @ferizandra.
Kemarahan juga terlihat dari warganet lainnya dengan akun @Bang_Eri. “Masuk neraka aja orang2 kek gini. Bansos utk difabel pun dikorupsi. Parah!” tulisnya.
Dikutip dari, Tempo, per Desember 2020, Kementerian Sosial telah menyalurkan 140.161 paket bansos difabel atau bansos Covid-19. Bantuan tersebut berupa bansos reguler Program Keluarga Harapan atau PKH Inklusi Disabilitas dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD).
Direktur Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial, Eva Rahmi Kasim mengatakan bentuk bansos difabel ini berupa bantuan tunai dan non-tunai untuk mereka yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Selain itu menurut Eva Rahmi, sekitar 8.000 penyandang disabilitas lainnya akan masuk dalam target refocusing dana bansos. Program refocusing merupakan kelebihan dana bantuan sosial yang tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Sosial, melainkan juga oleh balai balai rehabilitasi, dinas sosial, serta Lembaga Kesejateraan Sosial (LKS) yang dibentuk masyarakat.
Sebabnya, pengajuan bansos bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui dinas sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. []