GELORA.CO - KPU Medan menyatakan formulir C6 pemberitahuan hanya sebagai alat bantu, dan bukan syarat mutlak bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilih di Pilkada Medan 2020.
Hal tersebut dikatakan komisioner KPU Medan Rinaldi Khair menanggapi temuan ratusan formulir C6 yang diklaim kubu paslon Akhyar-Salman dari rumah warga.
"Dasar pemikirannya adalah bahwa C pemberitahuan ini bukan syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih. Dia hanya alat bantu informasi bagi pemilih akan memilih di TPS mana," kata Rinaldi Khair, Selasa (15/12/2020).
Dijelaskan Rinaldi, dari H-1 hingga H+4 Pilkada Medan 2020 KPU Medan belum mendapat laporan bahwa banyak formulir pemberitahuan ditahan di rumah warga atau beredar di masyarakat.
"Bahkan laporan yang kami terima bahwa formulir C pemberitahuan itu sudah dibagikan dan yang tidak terbagi itu sudah dikembalikan ke PPS dan selanjutnya sudah diserahkan ke KPU Medan," ujarnya.
Pihaknya mengakui bahwa banyak formulir C pemberitahuan itu tidak terdistribusi. Alasannya, petugas tidak menemukan alamat rumah pemilih atau tidak bertemu langsung dengan pemilih.
Sehingga, kata Rinaldi, petugas tidak menyerahkan C pemberitahuan ke anggota keluarga yang tidak satu KK dengan yang ditemui di lapangan.
"Jadi jika dia tidak satu KK atau bukan ke pemilih langsung, formulir C pemberitahuan itu tidak serahkan. Misalnya yang ditemui itu pembantunya, anak dibawah umur, atau kerabat, itu tidak kita serahkan," ungkapnya.
Rinaldi mengatakan, jika pemilih tidak mendapatkan C pemberitahuan tapi terdaftar di DPT, dapat di cek di website Lindungihakpilih.go.id dengan membawa KTP, warga tetap dapat menggunakan hak pilihnya di TPS.
"Artinya dengan datang ke TPS dengan membawa KTP, petugas KPPS akan memastikan apakah masyarakat benar masyarakat setempat dan terdaftar dalam DPT, maka dia bisa mencoblos" bebernya.
KPU Medan sejak 7 hari sebelum hari H telah melakukan distribusi formulir C pemberitahuan, dan distribusi terus berlangsung sampai satu hari sebelum hari pemungutan.
Meski dalam ketentuannya distribusi itu dilakukan hingga tiga hari sebelum hari H. Jika formulir C pemberitahuan masih ada yang belum didistribusikan karena pemilihnya tidak ditemui, maka C pemberitahuan itu dikembalikan ke PPS.
"Lantaran masih banyak masyarakat yang menginginkan formulir C pemberitahuan dan enggan mengambil ke kantor PPS, maka hingga H-1 distribusi formulir pemberitahuan tetap kita lakukan langsung ke pemilih," kata Rinaldi.
Bantah C6 penyebab minimnya partisipasi pemilih
Rinaldi juga membantah tudingan bahwa dugaan temuan ratusan formulir C pemberitahuan menjadi penyebab minimnya partisipasi pemilih di Pilkada Medan 2020.
Ia mengaku, partisipasi pemilih di Pilkada Medan 2020 malah meningkat dibandingkan dengan Pilkada Medan tahun 2015 lalu.
"Perbandingannya jangan dengan Pileg dan Pilpres 2019, tapi Pilkada 2015 yang kita nilai persentasenya naik," ujarnya.
Dari data yang diperoleh KPU bahwa, jumlah partisipasi pemilih di Pilkada Medan 2020 mencapai 47 persen.
Sehingga kata Rinaldi, tidak relevan jika formulir C pemberitahuan sebagai penyebab minimnya partisipasi pemilih. Karena hal tersebut bisa saja dipengaruhi oleh masa pandemi atau calon yang tidak menggugah hati pemilih untuk memilih.
"Artinya kalau pembagian C pemberitahuan itu dijadikan penyebab tunggal, harus juga kita kaji ulang. Jangan-jangan karena pandemi atau calon yang kurang menarik atau tidak sesuai dengan pemilih, kan ada banyak faktor," pungkasnya.
Sebelumnya, tim pemenangan pasangan calon Akhyar Nasution-Salman Alfarisi menilai adanya pelanggaran yang terjadi di Pilkada Medan.
Hal itu berdasarkan temuan ratusan formulir C-6 atau surat undangan memilih tidak disalurkan kepada warga hingga pemungutan suara selesai.
Demikian dikatakan ketua Satgas Rekam Lapor Tangkap Serahkan (RLTS) Partai Demokrat Kota Medan Subanto, dilansir dari Antara, Senin (14/12/2020).
"Tadi malam (Sabtu, 12/12), saya jemput sendiri berdasarkan pengaduan masyarakat sekitar pukul 21.00 WIB. Pada hari ini saya pubilikasikan," kata Subanto.
Temuan formulir C6 di salah satu warung milik warga di Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, semakin menguatkan keterlibatan tim lawan akibat di warung itu terpasang spanduk nomor urut 02.
Atas temuan tersebut, tim pemenangan menilai penyelenggara pemilu, yakni KPU Kota Medan tidak bekerja secara maksimal.[sc]