GELORA.CO - Kepemimpinan Presiden Joko Widodo di periode keduanya dianggap telah gagal usai para menteri di Kabinet Indonesia Maju terjerat kasus korupsi.
Terlebih, pengungkapan praktik korupsi elite yang diduga dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terungkap kurang dari dua pekan.
“Saya berharap Presiden Jokowi bisa mengakui kesalahannya karena gagal memimpin bahwahannya. Saya juga sekaligus mengapresiasi KPK atas kinerjanya belakangan ini,” kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Minggu (6/12).
Mardani menyesalkan perilaku korup ini justru dilakukan saat suasana keperihatinan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“Ini sesuatu yang sangat tidak bisa dibanggakan. Bantuan pemerintah sering kali tidak tepat sasaran dan jadi peluang dikorupsi oleh para demagog (pemimpin),” jelas Mardani.
Menurutnya, terjadinya praktik korupsi di tengan penanganan Covid-19 berkaitan dengan adanya Perppu Corona yang kini telah menjadi Undang-Undang.
"PKS menolak Perppu Corona yang memberikan imunitas pada pengambil keputusan bab Covid-19. Berkaca pada BLBI 1998 yang menurut BPK audit tahun 2000, 95% bantuan tidak tepat sasaran," tegasnya.
Di sisi lain, ia mendorong KPK mengusut dan mengembangkan kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 hingga kepada pihak-pihak yang terlibat namun belum dijerat.
“KPK juga bisa memeriksa pengandaan alat kesehatannya, APD-nya, bantuan ke masyarakat, UKM dan lain-lain. Sehingga terbongkar mafianya secara holistik,” tandasnya. (RMOL)