GELORA.CO - Epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengkritik skema vaksinasi mandiri yang dicanangkan pemerintah.
Ia menduga vaksinasi mandiri dengan quota yang jauh lebih besar daripada vaksinasi gratis menunjukan niat pemerintah memperdagangkan vaksin kepada masyarakat.
Pernyataan itu dia sampaikan di akun twitternya @drpriono. Besarnya quota swasta dalam skema vaksinasi menunjukan adanya indikasi kuat adanya bisnis vaksin di tengah pandemi ini.
"Vaksinasi Covid-19 memang diniati untuk "diperdagangkan", tidak heran pelaku bisnis kesehatan swasta dapat alokasi besar," katanya (15/12/2020).
Dia mengungkapkan, dengan terbukanya perdagangan dan bisnis vaksin, pasar bisnis vaksin makin bergeliat. "(Swasta) Sudah bisa pesan jenis vaksin dengan daftar harga yang bervariasi," ungkapnya.
Menurut dia, harusnya pemerintah menyediakan dan memberikan vaksin terhadap masyarakat secara gratis. Pemberian vaksin secara gratis kepada seluruh masyarakat menunjukan keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat.
"Negara seharusnya punya kewajiban moral menyediakan gratis sebagai publi c health intervention," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyiapkan dua skema vaksinasi. Yakni vaksinasi skema pemerintah dan skema mandiri.
Skema pemerintah yakni vaksinasi yang diberikan pemerintah terhadap sebagian masyarakat secara gratis.
Skema ini akan dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan jumlah masyarakat yang tercover skema pemerintah mencapai lebih dari 30 juta orang.Bahkan, data penerima vaksin skema pemerintah telah ada by name by adress.
Skema kedua yakni skema mandiri. Yakni program vaksinasi dimana masyarakat harus membayar untuk dapat disuntikan vaksin.
Skema ini diserahkan kepada Kementerian BUMN dan mengcover lebih dari 70 juta orang. Sementara, setiap orang akan disuntik dosis vaksin sebanyak dua kali. (*)