GELORA.CO - Peningkatan kasus positif Covid-19 yang cenderung meroket pada belakangan ini dapat sorotan Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo, saat Rakornas Sentra Gakkumdu yang disiarkan YouTube Bawaslu RI, Kamis (3/12).
Secara khusus, Kabareskrim menyebut 3 faktor utama penyebab melonjaknya kasus corona di tanah air. Yaitu demo penolakan omnibus law, kampanye pilkada, dan kerumunan dalam kegiatan yang melibatkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.
"Kenapa ini bisa terjadi? Karena beberapa waktu yang lalu terjadi kegiatan yang kami lihat di lapangan ini berdampak langsung. Yaitu adanya demo pasca-omnibus law, kemudian rekan-rekan yang melaksanakan kegiatan kampanye dengan kegiatan yang bersifat pertemuan langsung, terus kegiatan-kegiatan yang terakhir kita lihat klaster baru dengan kedatangan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) di bandara, Petamburan, Megamendung, kemudian juga menambah angka Covid," tutur Listyo.
Pernyataan Listyo ini justru dipertanyakan oleh Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf. Karena seharusnya, hal tersebut bukan ranah Bareskrim, tapi wewenang Satuan Tugas Covid-19.
Selain itu, faktor libur panjang yang dianggap punya peran kuat terhadap kenaikan kasus ini sama sekali tak disinggung Kabareskrim. Padahal, dari sejak awal, pemerintah sudah mewaspadai potensi kenaikan akibat ada libur panjang beberapa waktu lalu.
"Liburannya mana? Kok enggak disebut? Travel kasih diskon, hotel kasih diskon...Objek wisata promo di medsos. Juga aktivis KAMI tertular covid di penjara Bareskrim bagaimana?," ucap Gde Siriana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/12).
"Semestinya yang kasih assesment bukan Bareskrim, tapi Gugus Tugas," imbuhnya.
Gde Siriana pun akhirnya menilai penanganan Covid-19 di Indonesia lebih condong kepada pendekatan politis. Sehingga berujung kurva penambahan yang tak kunjung menurun.
"Penanganan Covid selama ini lebih pada political approach daripada medical and scientific approach, dengan menjadikan momen-momen yang berhadapan dengan pemerintah sebagai kambing hitam klaster covid. Apalagi (informasi Covid-19) disampaikan Bareskrim bukan gugus tugas," tandasnya.(RMOL)