GELORA.CO - Ribuan orang yang tergabung dalam Masyarakat Babel Mengugat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (4/11).
Aksi ini dilakukan lantaran massa merasa kecewa dengan kepemimpinan Gubernur Babel, Erzaldi Rosman Djohan yang dinilai tidak bisa merealisasikan janji kampanye empat tahun silam.
Koordinator aksi M. Yusuf mengatakan, kondisi dan tata kelola Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah kepemimpinan Erzaldi Rosman Djohan harus segera dievaluasi.
Jangnakan membawa kemajuan dengan janji-janji saat kampanye, menurut Yusuf, empat tahun Provinsi Kepulauan Babel dipimpin Erzaldi, malah terjadi banyak kemunduran.
"Program unggulan seperti disampaikan Erzaldi saat berkampanye empat tahun silam, rupanya hanyalah angin surga bagi masyarakat Babel," tegas Yusuf dalam keterangannya.
Yusuf pun menguraikan 10 program yang ditawarkan Erzaldi saat kampanye. Yakni, Babel Hijau, Babel Biru, Babel Cerdas, Babel Juara, Babel Maju, Babel Terang, Babel Mandiri, Babel Berdaulat, Babel Sejahtera dan Babel Makmur.
"Semua itu hanyalah omong kosong. Begitu juga visi "Babel Sejahtera, Provinsi Maju Yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari Dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi,", semua catatan yang hanya dipikirkan, akan tetapi sangat jauh untuk di realisasikan," bebernya.
Lanjutnya, slogan Babel sejahtera sangat berbanding terbalik dengan realita yang harus dihadapi masyarakat sehari-hari.
"Dalam hal ini, di Babel sendiri yang ada hanyalah kemiskinan dan pengangguran. Ini ada apa?" herannya.
Ditambahkan Ketua HMI Bangka Belitung, Rizky Khulafu, saat ini kondisi Provinsi Babel, mirip seperti pulau hantu yang tidak bertuan.
"Masyarakatnya terlantar, tingkat penganggurannya tinggi, kesejahteraan masyarakat terabaikan, kemiskinan bertambah, dan begitu juga dengan kondisi pembangunan nihil," tegasnya.
"Jabatan Gubernur merupakan jabatan politik, sehingga apabila janji politik tidak ditunaikan itu merupakan keburukan akhlak politik dari seorang pemimpin," pungkas Rizky. (RMOL)