GELORA.CO - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai adanya persaingan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Presiden Joko Widodo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Dia mengibaratkan hubungan pemerintah DKI dan pemerintah pusat saat ini layaknya peribahasa api dalam sekam.
"Kalau kita membicarakan tentang DKI dan pemerintah pusat ini seperti hubungan yang api dalam sekam. Selalu panas, saling sindir, saling kritik, rasanya begitu. Paling tidak, ya bisa kita kita ikuti dari media," ungkap Refly melalui unggahan video di kanal Youtube miliknya seperti dikutip, Selasa (17/11/2020).
Refly menilai adanya rivalitas atau persaingan antara Presiden Jokowi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, persaingan antara Kepala Negara dengan Kepala Daerah sesungguhnya tidak sebanding. Pasalnya, Gubernur merupakan bawahan Presiden.
Bukan itu saja, dia mengatakan persaingan juga terjadi di kalangan para pendukung kedua belah pihak.
"Aneh juga kalau tiba-tiba Gubernur DKI menjadi sasaran kritik mereka yang mencintai presiden misalnya," ungkap Refly.
Dia memberi contoh adanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai yang sering mengkritik Anies. Padahal, kata dia, DPP sebanding dengan anggota DPR, Presiden, maupun Menteri yang levelnya nasional.
Jika memang ingin mengkritik pemerintah provinsi yang disini ditujukan kepada DKI Jakarta, Refly mengungkapkan akan setara dengan DPRD DKI atau kantor-kantor daerah.
Meski demikian, dia tak menampik bahwa kritik juga merupakan salah satu partisipasi bentuk kita sebagai warga negara selain juga membantu negara.
Pernyataan ini disampaikannya melihat perseteruan terbaru antara pemerintah pusat dan juga pemerintah DKI terkait dengan kerumunan yang terjadi saat Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan juga pernikahan puteri pemimpin FPI Rizieq Shihab, Sabtu (14/11/2020).
Diakhir videonya, Refly Harun mengingatkan untuk saat ini lebih baik untuk menegakkan aturan bernegara yang benar dan proporsional.
"Tapi kalau sekarang lebih baik kita menegakkan aturan bernegara yang benar, yang proporsional, jadi benar saja tidak cukup harus juga proporsional," tutur Refly. (*)