GELORA.CO - Partai oposisi pemerintahan Jokowi menyebut 60 persen guru di Indonesia masih gagap teknologi atau gatek. Laptop mahal bakal jadi barang pajangan di sekolah-sekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengkritik kebijakan pemerintah terkait dengan program digitalisasi sekolah wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Fikri menilai bahwa program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu terkesan terburu-buru.
Pasalnya, kebijakan tersebut belum dikaji secara mendelam, terlebih lagi program tersebut menelan anggaran 3 Terliun yang begitu fantastis.
Demikian disampaikan oleh Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangannya kepada Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (11/11/2020).
“Wilayah 3T belum tercover penuh jaringan internet, sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap, harusnya selesaikan PR ini dulu, jangan keburu keluarkan kebijakan tanpa ada perencanaan dan kajian mendalam,” ujarnya.
Menurutnya tujuan pemerintah untuk digitalisasi sekolah melaui program 3T dan pengadaan laptop, proyektor dan perangkat teknologi informasi (TIK) dinilai kurang tepat sasaran.
“Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet, sedangkan data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal,” kata politisi PKS ini.
Sedangkan, data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah masih belum optimal menyediakan akses internet hingga 100% di wilayah 3T.
“Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G,” jelas Fikri.
Dia merujuk Data Kominfo 2020, bahwa infrastruktur 4G yang telah dibangun telah mencapai 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Dari 20.341 desa di wilayah 3T, masih ada 9.113 desa lainnya yang belum terselimuti jaringan 4G.
Fikri menyebutkan, bantuan laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah, tanpa adanya sinyal internet sebagai akses pendukung utama.
“Alat-alatnya diadakan, tapi buat apa bila tidak bisa akses informasi dan update bahan pelajaran, laptop itu jadi barang pajangan di sekolah,” tuturnya.
Selain itu, Fikri juga menyinggung soal kesiapan sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi ini.
“Surveinya kan 60 persen guru masih gagap teknologi informasi, perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan,” urainya.
Fikri menunjuk hasil Survei Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kemendikbud pada akhir 2018 lalu.
Survei itu menyebut dari total guru yang ada di Indonesia, baru 40 persen yang melek dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Selebihnya, kata anak buah Ahmad Syaikhu ini, terdapat 60 persen guru masih gagap dengan kemajuan di era digital ini.
Oleh karena itu, Fikri meminta peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu.
“Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kreatifitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual,” imbuhnya.
Setiap program Pendidikan nasional, tambah Fikri semestinya juga memperhatikan kondisi kelokalan yang menjadi sasaran.
“Mas Menteri ini nampaknya kurang dapat support data yang cukup. Sebaiknya walaupun think globally, tapi harus tetep act locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis oleh Kemendikbud sendiri,” pungkasnya.[psid]