GELORA.CO - Kerumunan massa yang terjadi sebagai dampak dari kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, tak melulu jadi tanggung jawab aparat keamanan.
Menurut Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, pihak yang justru paling bertanggungjawab atas terjadinya kerumunan massa adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Sebab, Mahfud MD sejak awal membiarkan eskalasi pergerakan orang untuk menjemput Habib Rizieq Shihab di bandara. Termasuk juga terjadinya kerumunan orang di Cisarua Bogor dan Petamburan, Jakarta Pusat.
"Menkopolhukam juga mestinya jadi orang yang paling bertanggung jawab. Melalui jejaring Polhukam mestinya Menko mampu memperkirakan membeludaknya massa di ketiga kegiatan tersebut lalu memberikan perintah kepada aparat keamanan guna mengantisipasi besarnya kerumunan," ujar Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/11).
Bahkan, lanjut Satyo, pencopotan dua Kapolda dianggapnya belum cukup.
"Jangan cuma menyalahkan aparat yang di bawahnya, sebab Mahfud MD sebagai Menko gagal melakukan deteksi dini pergerakan orang dan tepat mengambil keputusan. Lantas harusnya memberikan perintah kepada aparat keamanan guna pelaksanaan protap Covid-19," tegas Satyo.
Pembiaran terjadinya kerumunan massa tersebut, sambung Satyo, terjadi karena ketidaktegasan Mahfud MD dalam menjalankan fungsi pelaksanaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjadi "user" dari infrastruktur keamanan dan intelijen.
"Ketidaktegasan ini berakibat aparat di bawah dilanda kebingungan dalam bertindak dan mesti mengambil keputusan seperti apa," pungkasnya. (RMOL)