GELORA.CO - Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut di dunia politik semua mungkin terjadi.
Misalnya saja, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi).
"Bisa-bisa saja, dan mungkin-mungkin saja. Di politik tak ada yang tak mungkin," kata Ujang dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Jumat (6/11).
Menurut Ujang, kemungkinan Rizieq Shihab menjadi wantimpres terletak pada kompromi pria Petamburan itu dengan Jokowi. Di sisi lain, perlu dibarengi upaya komunikasi politik yang cakap dari Jokowi ke Habib Rizieq.
"Kuncinya soal kompromi kedua orang itu," beber dia.
Lebih lanjut, kata Ujang, Rizieq Shihab bukan tokoh sembarangan. Di tingkat nasional, Rizieq Shihab memiliki banyak pengikut setia. Dengan begitu, Rizieq Shihab pantas menjabat wantimpres.
"Kalau soal pantas. Pantas-pantas saja, lertimbangannya dia tokoh organisasi massa," beber dia.
Namun, secara pribadi Ujang merasa kemungkinan Rizieq Shihab menjadi wantimpres era Jokowi sangat kecil. Terlebih, Rizieq Shihab sudah melekat oposisi bagi pemerintah era Jokowi.
"Saya tak yakin jika HRS (Habib Rizieq Shihab) mau," beber dia.
Sementara itu, Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy Satyo Purwanto menilai Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab pantas menjabat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) setelah pulang ke Indonesia pada 10 November 2020.
Jokowi, kata Satyo, akan mendapatkan banyak keuntungan ketika menunjuk Rizieq Shihab sebagai wantimpres.
Misalnya, suasana politik menjadi lebih tenang dan berujung pada fokus pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
"Jika skenario berjalan, itu positif buat pemerintah, sehingga bisa fokus perbaikan ekonomi dan menjalankan peluang dalam pergeseran politik kawasan Asia-Pacific," ujar Satyo dalam pesan singkatnya kepada jpnn, Jumat (6/11).
Selain itu, kata Satyo, menempatkan Rizieq Shihab sebagai wantimpres bakal meminimalisir penggalangan politik identitas oleh oknum tertentu, menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kemudian, penggunaan isu komunisme untuk menyerang Jokowi akan meluntur ketika Rizieq Shihab menjabat wantimpres. Isu komunisme, kata Satyo, acap kali dijadikan amunisi gerakan kanan menyerang kredibilitas Jokowi.
"Bila HRS (Habib Rizieq Shihab) berada dalam pemerintahan Jokowi, dengan sendirinya isu komunisme rontok atau paling tidak mengecil resonansinya," beber dia. (*)