GELORA.CO - Sejumlah penerima Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro (BPUM) di Garut mengeluh. Dana yang mereka peroleh dipotong oknum tak bertanggung jawab.
Salah satunya diutarakan Nugraha (27). Pria asal Karangpawitan itu mengaku dana BPUM yang dia peroleh dipotong oknum pegawai dinas Pemda Garut.
"BPUM itu Rp 2,4 juta, dipotong Rp 900 ribu. Jadi saya hanya nerima Rp 1,5 juta," kata Nugraha kepada wartawan, Kamis (5/11/2020).
Nugraha mengaku dana BPUM-nya dipungut dua orang yang mengaku pegawai Dinas Koperasi dan UMKM bernama Sodik serta Eva. Berdasarkan penjelasan keduanya, sambung Nugraha, uang potongan dibagi.
"Kata dia, uang Rp 900 ribu itu bukan hanya untuk dinas saja. Ada untuk RT, RW, dan desa. Jadi, Rp 200 ribu untuk RT dan RW, yang Rp 700 ribu untuk desa dan dinas," katanya.
Senada dengan Nugraha, hal serupa dirasakan salah seorang warga Tarogong Kaler yang enggan disebut namanya. Kepada detikcom, lelaki 32 tahun tersebut mengaku dana BPUM miliknya juga dipotong. Namun, pemotongan dilakukan oleh LSM.
"Jadi kalau saya memang dikolektif. Awalnya enggak tahu ada potongan. Tapi, setelah cair, uangnya dipotong Rp 400 ribu," kata pria tersebut.
Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan angkat bicara terkait hal tersebut. Rudy mengakui adanya pungutan-pungutan liar terhadap para penerima BPUM. Namun, Rudy membantah anak buahnya terlibat.
"Saya sudah tahu itu. Mereka yang memungut itu adalah yang di luar dinas dan pemerintah. Ada yang Rp 30 ribu, 40 ribu, ada juga yang sampai Rp 500 ribu," ucap Rudy, Kamis (5/11/2020).
Rudy menjelaskan, uang yang dipotong merupakan uang jasa dalam mengurus pencairan BPUM. Potongan tersebut sudah disepakati.
"Sekarang kan online. Misalkan saya pedagang, tidak tahu apa-apa. Nah saya minta tolong ke kamu sok saya kasih Rp 400 ribu lah pokoknya dapet gitu. Itu yang terjadi," katanya.
Selain terkait pungutan liar, proses pencairan BPUM di bank juga menjadi sorotan. Beberapa waktu lalu, saat BPUM pertama kali dicairkan, masyarakat berbondong-bondong datang ke Bank hingga menimbulkan kerumunan.
Rudy menyesalkan hal tersebut. Namun, saat ini Rudy memastikan proses pembagian menerapkan protokol kesehatan.
"Sekarang dari BRI sudah menggunakan waktu. Ada satgas kami dari tingkat kecamatan yang stand by," tutup Rudy.(dtk)