GELORA.CO - Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin merespons usulan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal periode jabatan presiden 7-8 tahun.
Usulan tersebut dinilai sarat dengan kepentingan golongan tertentu lantaran disampaikan sebelum masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selesai. Baca Juga: NU dan MUI Terima Naskah Asli Omnibus Law, Muhammadiyah Belum
"Kalau usulan itu mau disampaikan atau diterapkan saat ini agar rezim ini berkuasa sampai 7 tahun atau 8 tahun atau sampai 2027, maka jelas ini sudah bermuatan politik praktis demi mendukung Kiai Ma'ruf Amin lebih lama lagi," katanya, dikutip CNNIndonesia, Selasa (20/10).
Lanjutnya, ia menilai keberadaan Wapres Maruf Amin yang juga Ketua MUI, mendasari usulan tersebut.
Ia pun curiga ada oknum yang ingin menjadikan MUI sebagai komoditas politik. "Kalau sudah selesai masa tugas Jokowi ya bisa saja, namun kalau dipaksakan saat ini juga maka jelas MUI ditunggangi oleh orang-orang Ma'ruf yang berada di MUI," lanjutnya.
Karena itu, ia mengajak umat Islam mengawal dan menolak usulan MUI itu jika mengarah sesuai kecurigaannya.
"Kalau sudah arahnya seperti itu maka umat Islam wajib tolak usulan MUI," tegasnya. []