GELORA.CO - Suara dan aspirasi rakyat harus benar-benar didengar oleh pemerintahan Jokowi-Maruf di sisa pemerintahan yang masih empat tahun lagi.
"Lebih mendengar aspirasi rakyat. Jangan membuat atau memaksakan kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat," ujar pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/10).
Sebab di satu tahun menjabat, pemerintahan Jokowi-Maruf masih terlihat memaksakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Misalnya, revisi UU KPK, UU Cipta Kerja dan lainnya.
"Padahal ditolak rakyat, tapi pemerintah dan DPR mengeksekusi dan itu membelakangi kehendak rakyat," katanya.
Oleh karenanya, Ujang berharap kepada Jokowi-Maruf untuk lebih memperhatikan kepentingan rakyat dibanding menyejahterakan pejabat.
"Jujur saja pada rakyat, perhatikan rakyat dan sejahterakan rakyat. Jangan sejahterakan para pejabat," pungkasnya. (*)